DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KLAIM KEPEMILIKAN TANAH DARI PIHAK PEMERINTAH: (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Labuan Bajo)

HURU, Hetmen (2026) DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KLAIM KEPEMILIKAN TANAH DARI PIHAK PEMERINTAH: (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Labuan Bajo). Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

	Text 1. COVER, PENGESAHAN,dll.pdf Download (584kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (185kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (455kB)
	Text 5. BAB III.pdf Download (1MB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (605kB)
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB)
	Text 7. BAB V.pdf Download (180kB)
	Text 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (207kB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Apa dasar pertimbangan hakim PN dan PT mengabulkan gugatan penggugat? (2) Apa dasar pertimbangan hakim kasasi menerima permohonan kasasi dan membatalkan putusan PT dan PN? (3) Apa dasar pertimbangaan hakim PK menerima permohonan PK dan membatalkan putusan kasasi? (1) Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim PN dan PT mengabulkan gugatan penggugat. (2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim kasasi menerima permohonan kasasi dan membatalkan putusan PT dan PN. (3) Untuk mengetahui pertimbangaan hakim PK menerima permohonan PK dan membatalkan putusan kasasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyatakan tindakan pemerintah yang menguasai tanah milik Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak kepemilikan yang sah. Mahkamah Agung pada tingkat kasasi membatalkan putusan tersebut dengan pertimbangan kewenangan absolut pengadilan, sedangkan pada tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung kembali menegaskan bahwa perkara tersebut merupakan sengketa keperdataan mengenai hak milik atas tanah sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa tindakan pemerintah yang menguasai tanah masyarakat tanpa prosedur hukum yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Selain itu, putusan Peninjauan Kembali memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang sah serta menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak keperdataan masyarakat dalam setiap tindakan pemerintah terkait penguasaan tanah

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa Tanah, Klaim Kepemilikan Tanah, Hak Milik Atas Tanah
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs Skripsi Perpust
Date Deposited:	04 Aug 2026 01:51
Last Modified:	04 Aug 2026 01:51
URI:	http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/7338

Actions (login required)

View Item