DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA IZIN PERTAMBANGAN ANTARA DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA DENGAN PT USAHA KITA KINERJATAMA

DJABI, Frantho Tenli (2026) DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA IZIN PERTAMBANGAN ANTARA DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA DENGAN PT USAHA KITA KINERJATAMA. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

	Text 1. COVER.pdf Download (507kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (293kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (520kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (386kB)
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (379kB)
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB)
	Text 7. BAB V.pdf Download (195kB)
	Text 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (296kB)

Abstract

Studi kasus hukum ini membahas mengenai penyelesaian sengketa izin pertambangan antara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) dengan PT Usaha Kita Kinerjatama. Sengketa bermula ketika PT Usaha Kita Kinerjatama mengajukan permohonan agar izin usaha pertambangannya dimasukkan ke dalam daftar izin usaha pertambangan yang memenuhi ketentuan pada Dirjen Minerba, namun permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti. Atas dasar tersebut, PT Usaha Kita Kinerjatama mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam putusannya, hakim PTUN mengabulkan gugatan penggugat, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN). Selanjutnya, Dirjen Minerba mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dan dalam tingkat kasasi hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan hukum hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam mengabulkan gugatan penggugat, serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang didukung oleh studi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim PTUN dan PT.TUN mengabulkan gugatan penggugat karena objek sengketa merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, serta Dirjen Minerba terbukti melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018. Namun demikian, hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Sengketa Izin Pertambangan, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, PT Usaha Kita Kinerjatama, PTUN, Kasasi.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs Skripsi Perpust
Date Deposited:	12 Feb 2026 03:08
Last Modified:	12 Feb 2026 03:08
URI:	http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/6285

Actions (login required)

View Item