DESKRIPSI TENTANG DASAR KEPEMILIKAN BARANG MILIK DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA: (STUDI DI DESA HINGA, KECAMATAN KELUBAGOLIT, KABUPATEN FLORES TIMUR)

KELLEN, Capriano A. D. (2026) DESKRIPSI TENTANG DASAR KEPEMILIKAN BARANG MILIK DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA: (STUDI DI DESA HINGA, KECAMATAN KELUBAGOLIT, KABUPATEN FLORES TIMUR). Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

	Text 1. COVER, PENGESAHAN, dll.pdf Download (720kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (137kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (278kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB)
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (556kB)
	Text 6. BAB IV.pdf Download (89kB)
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (148kB)
	Text 8. LAMPIRAN.pdf Download (814kB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah aset desa masuk barang milik daerah dan mengapa tanah milik desa belum memiliki bukti sertifikat yang sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan aset desa masuk barang milik daeran dan untuk mengetahui alasan tanah milik desa yang belum memiliki bukti sertifikat yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi non-partisipatif, wawancara dengan pihak Pemerintah Desa Hinga, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pihak BPN Kabupaten Flores Timur, dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aset desa tidak dapat dialihkan menjadi barang milik daerah karena: (1) aset desa tidak termaksud barang milik daerah karena desa bersifat otonom, (2) barang milik desa dapat berubah menjadi barang milik daerah apabila terjadi perubahan status desa menjadi kelurahan dan alasan tanah desa belum memiliki sertifikat yang sah antara lain adanya benturan antara legitimasi hak asal-usul berbasis tradisi lisan (ritual adat Peri Tuak) dengan asas legalitas hukum positif, kekhawatiran akan risiko konflik horizontal akibat struktur kepemilikan komunal (tanah ulayat), serta inefisiensi penatausahaan aset desa dan kurangnya pendampingan teknis dari instansi terkait. Oleh karena itu, disarankan agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) meningkatkan sosialisasi dan pendampingan teknis mengenai prosedur sertifikasi aset desa, Pemerintah Desa Hinga perlu segera melakukan penatausahaan aset secara tertib menggunakan standar Kartu Inventaris Barang (KIB) guna mewujudkan kepastian hukum.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Aset Desa, Barang Milik Daerah
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs Skripsi Perpust
Date Deposited:	10 Aug 2026 00:34
Last Modified:	10 Aug 2026 00:34
URI:	http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/7512

Actions (login required)

View Item