ANALISIS PERBEDAAN PENERAPAN PASAL OLEH JUDEX FACTIE DAN JUDEX JURISDALAM PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI PLS DEPDIKBUD NTT)

ADOE, Alfis Yonnias (2022) ANALISIS PERBEDAAN PENERAPAN PASAL OLEH JUDEX FACTIE DAN JUDEX JURISDALAM PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI PLS DEPDIKBUD NTT). Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

Preview	Text 01. COVER - DAFTAR TABEL.pdf Download (744kB) | Preview
Preview	Text 03. BAB I.pdf Download (282kB) | Preview
	Text 04. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB)
	Text 05. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB)
	Text 06. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB)
Preview	Text 07. BAB V.pdf Download (91kB) | Preview
Preview	Text 08. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (167kB) | Preview

Abstract

Rumusanmasalah Mengapa Judex Factie menerapkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001 sedangkan Judex Juris menerapkan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999,UU No. 20 Tahun 2001 terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Judex Factie menerapkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001 sedangkan Judex Juris menerapkan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999,UU No. 20 Tahun 2001 terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dan untukmemberikan informasikepadamasyarakat, instansi terkait Varibelyangdingunakan 2(dua)variabelyaituVariabel Bebas adalah variabel yang memberikan pengaruh bagi variabel terkait. Variabel bebas dalam penilitian ini adalah pelaku tindak pidana korupsi dan Variabel Terkait (dependent variable) adalah variabel yang tergantung dari variabel bebas yaitu yaitu Judex Factie menerapkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001 sedangkan Judex Juris menerapkan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999,UU No. 20 Tahun 2001 terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Metodeyangdigunakandalampenelitianinijenis penelitiannormatif.Pengumpulan datamelaluidatasekunderdariDirektorat Mahkamah Agung kemudiandianalisisdanditarikkesimpulanya. Populasidalampenelitianiniputusan Direktorat Mahkamah Agung. Hasilpenelitianmenunjukan bahwa Mengapa Judex Factie menerapkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001 sedangkan Judex Juris menerapkan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999,UU No. 20 Tahun 2001 terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu Judex Factiemenerapkan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2001 karena terdakwa melakukan penyalahgunaan kewenangan sedangkan Judex Jurismenerapkan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2001 terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	PELAKU,TINDAK,PIDANA, KORUPSI,JUDEXFACTIE, JUDEX JURIS
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr Admin UKAW
Date Deposited:	26 Jul 2022 03:05
Last Modified:	26 Jul 2022 03:05
URI:	http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/869

Actions (login required)

View Item