TOSI, Stevani Indrisary (2026) PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENCAPAI TARGET PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA MANULAI 1 KECAMATAN KUPANG BARAT. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.
![[img]](http://repo-ukaw.superspace.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1. COVER, PENGESAHAN, dll.pdf Download (911kB) |
|
Text
2. ABSTRAK.pdf Download (82kB) |
|
Text
3. BAB I.pdf Download (132kB) |
|
Text
4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB) |
|
Text
5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (142kB) |
|
Text
6. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB) |
|
Text
7. BAB V.pdf Download (95kB) |
|
Text
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (79kB) |
|
Text
9. LAMPIRAN.pdf Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Desa dalam mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Manulai 1 Kecamatan Kupang Barat. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan yang memiliki peranan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, pencapaian penerimaan PBB tidak hanya bergantung pada kesadaran wajib pajak, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah desa dalam memberikan informasi, pelayanan, pengawasan, serta mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pemerintah desa memiliki posisi yang penting karena berhubungan secara langsung dengan masyarakat sebagai wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Sekretaris Desa Manulai 1, Kepala Dusun 1, perangkat desa/RT/RW, serta wajib pajak atau masyarakat Desa Manulai 1. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam mencapai target penerimaan PBB, bentuk strategi yang dilakukan, kendala yang dihadapi, serta tanggapan masyarakat terhadap pelayanan dan upaya pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Manulai 1 memiliki peran dalam mencapai target penerimaan PBB melalui peran sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator. Sebagai regulator, pemerintah desa menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan melalui kebijakan yang mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar PBB. Salah satu bentuk kebijakan yang diterapkan adalah meminta bukti pembayaran pajak ketika masyarakat membutuhkan pelayanan atau mengikuti program tertentu di desa. Kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk dorongan agar masyarakat tidak mengabaikan kewajiban perpajakannya. Sebagai fasilitator, pemerintah desa memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi dan melaksanakan pembayaran PBB. Proses pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dilakukan secara berjenjang, yaitu dari Bapenda kepada pemerintah desa, kemudian diteruskan kepada kepala dusun dan selanjutnya kepada RT/RW atau wajib pajak. Pemerintah desa juga memanfaatkan grup WhatsApp sebagai sarana menyampaikan informasi dan mengingatkan masyarakat mengenai kewajiban membayar PBB. Selain itu, pada kondisi tertentu dilakukan pembayaran secara kolektif dengan bantuan aparat dusun untuk mengatasi kendala jarak dan biaya transportasi masyarakat menuju tempat pembayaran. Sebagai dinamisator, pemerintah desa berupaya menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, imbauan, serta pendekatan langsung kepada wajib pajak. Pemerintah desa dan aparat di tingkat dusun, RT, dan RW secara terus-menerus mengingatkan masyarakat untuk membayar PBB. Pendekatan door-to-door juga dilakukan terhadap masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya. Berdasarkan hasil wawancara, strategi tersebut dinilai cukup efektif karena tingkat pembayaran PBB masyarakat dapat mencapai sekitar 90%, sedangkan di Dusun 1 capaian pembayaran PBB dilaporkan berada pada kisaran 80% sampai 90% setiap tahunnya. Namun, penelitian juga menemukan beberapa kendala dalam pencapaian penerimaan PBB. Kendala tersebut antara lain masih adanya masyarakat yang kurang menyadari pentingnya membayar pajak, kondisi ekonomi masyarakat yang berbeda-beda, pendapatan yang tidak tetap bagi masyarakat yang bekerja sebagai pekerja serabutan, serta adanya wajib pajak yang berdomisili di luar wilayah desa. Selain itu, pada sebagian masyarakat ditemukan kendala biaya transportasi menuju lokasi pembayaran. Dalam kondisi tertentu, nilai PBB yang relatif kecil dibandingkan dengan biaya perjalanan menuju tempat pembayaran menyebabkan masyarakat menunda pembayaran. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah desa dan aparat dusun membantu melalui mekanisme pembayaran secara kolektif. Dari perspektif wajib pajak, keterlibatan pemerintah desa dalam proses pembayaran PBB dinilai membantu dan memudahkan masyarakat. Wajib pajak yang rutin membayar PBB menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak didasarkan pada pemahaman bahwa pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara dan memiliki manfaat bagi pembangunan. Sementara itu, wajib pajak yang pernah mengalami tunggakan menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran lebih banyak disebabkan oleh kondisi ekonomi dan pendapatan yang tidak tetap, bukan karena tidak memiliki kemauan untuk membayar. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor kesadaran dan kemampuan ekonomi sama-sama menjadi bagian penting dalam kepatuhan pembayaran PBB. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa Manulai 1 dalam mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan telah berjalan cukup baik. Peran pemerintah desa melalui fungsi regulator, fasilitator, dan dinamisator mampu membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. Meskipun masih terdapat kendala berupa kesadaran, kondisi ekonomi, jarak pembayaran, dan keberadaan wajib pajak di luar wilayah, pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya melalui sosialisasi berkelanjutan, penagihan langsung, pemanfaatan media komunikasi, pelayanan kolektif, dan kerja sama antara pemerintah desa, kepala dusun, RT/RW, serta masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan sosialisasi, peningkatan pelayanan, pendataan wajib pajak, serta pendekatan langsung kepada masyarakat perlu terus dipertahankan agar penerimaan PBB dapat semakin optimal.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Peran Pemerintah Desa, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Desa Manulai 1. |
| Subjects: | Economic > Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Ekonomi Akuntansi |
| Depositing User: | Mrs Skripsi Perpust |
| Date Deposited: | 29 Oct 2026 02:03 |
| Last Modified: | 29 Oct 2026 02:03 |
| URI: | http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/7909 |
Actions (login required)
 |
View Item |
