DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP: (Studi Kasus Nomor 87/Pid.B/LH/2023/ PN Ngb)

LIU, Ronaldo (2026) DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP: (Studi Kasus Nomor 87/Pid.B/LH/2023/ PN Ngb). Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

	Text 1. COVER, PENGESAHAN, dll.pdf Download (666kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (99kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (265kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (471kB)
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (467kB)
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (161kB)
	Text 7. BAB V.pdf Download (89kB)
	Text 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (114kB)

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup merupakan salah satu upaya untuk menjamin kelestarian lingkungan serta memberikan kepastian hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Dalam praktiknya, masih terdapat perbedaan pertimbangan hukum di setiap tingkat peradilan, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 87/Pid.B/LH/2023/PN Ngb yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, sedangkan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 6031 K/Pid.Sus-LH/2024 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1109 PK/Pid.Sus-LH/2025 menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara sanksi administratif dan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum serta menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan tersebut dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Nanga Bulik berpendapat perbuatan terdakwa bukan suatu perbuatan pidana melainkan pelanggaran administratif sehingga menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Sebaliknya, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali menilai unsur pidana terbukti sehingga tidak berlakunya sanksi administratif dan terbuktinya penerapan pidana yang diutamakan sehingga terdakwa di putus pemidanaan. Perbedaan putusan tersebut menunjukkan bahwa penafsiran terhadap norma hukum sangat memengaruhi penerapan sanksi pidana dalam perkara lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar aparat penegak hukum memiliki kesamaan pemahaman dalam menerapkan ketentuan hukum lingkungan hidup sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan hutan serta memperkuat koordinasi antarinstansi dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Kawasan Hutan, Putusan Hakim, Mahkamah Agung
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs Skripsi Perpust
Date Deposited:	14 Aug 2026 01:30
Last Modified:	14 Aug 2026 01:30
URI:	http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/7628

Actions (login required)

View Item