DESKRIPSI TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN KELAPA SAWIT OLEH KORPORASI: (Studi Kasus Nomor 256/ Pid.sus/2021/ PN Rengat)

RUHA, Agustina Alo (2026) DESKRIPSI TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN KELAPA SAWIT OLEH KORPORASI: (Studi Kasus Nomor 256/ Pid.sus/2021/ PN Rengat). Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

	Text 1. COVER-PENGESAHAN, dll.pdf Download (398kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (115kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (362kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB)
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (542kB)
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB)
	Text 7. BAB V.pdf Download (109kB)
	Text 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (148kB)

Abstract

Rumusan masalah yang penulis teliti: 1. Apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan kelapa sawit oleh korporasi? 2. Apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan kelapa sawit oleh korporasi? 1. Untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim pengadilan negeri menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan kelapa sawit oleh korporasi. 2. Untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim pengadilan tinggi dan mahkamah agung menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan kelapa sawit oleh korporasi, Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: Alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan pemidanaan dan Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan kelapa sawit oleh korporasi. Variabel terikat dalam penelitian ini: Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Kelapa Sawit Oleh Korporasi. Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis lakukan, maka adapun kesimpulan yang diperoleh yaitu Hakim Pengadilan Negeri Menjatuhkan Pidana karena unsur tindak pidana di nilai terbukti, sedangkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung membebaskan terdakwa karena unsur dakwaaan, terutama penguasaan lahan, dan hubungan sebab akibat, tidak terbukti. Adapun saran yang di peroleh Hakim perlu lebih cermat dalam menilai unsur tindak pidana, korporasi harus memenuhi kewajiban pencegahan kebakaran lahan, dan pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap Perusahaan Perkebunan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana, Lingkungan Hidup, Korporasi.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs Skripsi Perpust
Date Deposited:	10 Aug 2026 00:28
Last Modified:	10 Aug 2026 00:28
URI:	http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/7510

Actions (login required)

View Item