BOLLA, Adelhet Enggelina (2026) DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PENGELOLAAN DANA HASIL TRANSAKSI PROPERTI. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.
|
Text
1. COVER, PENGESAHAN, dll.pdf Download (368kB) | Preview |
|
|
Text
2. ABSTRAK.pdf Download (188kB) | Preview |
|
|
Text
3. BAB I.pdf Download (420kB) | Preview |
|
|
Text
4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (620kB) |
||
|
Text
5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (371kB) |
||
|
Text
6. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB) |
||
|
Text
7. BAB V.pdf Download (162kB) | Preview |
|
|
Text
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (217kB) | Preview |
Abstract
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa hakim pengadilan negeri menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam pengelolaan dana hasil transaksi properti? Dan Mengapa hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan negeri dan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam pengelolaan dana hasil transaksi properti? Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan negeri menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam pengelolaan dana hasil transaksi properti dan Untuk mengetahui alasan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan negeri dan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam pengelolaan dana hasil transaksi properti. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam putusan nomor 337/Pid.B/2024/PN Cbi menyatakan bawah perbuatan Terdakwa memang terbukti dilakukan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, Mahkamah Agung dalam putusan kasasi membatalkan putusan pengadilan negeri cibinong karena menilai bawah pertimbangan hakim tingkat pertama tidak tepat dan telah salah menerapkan hukum dan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam pasal 372 KUHP terpenuhi, karena Terdakwa menguasi uang milik orang lain yang berada dalam kekuasannya dan kemudian tidak mengembalikannya. Saran dalam penelitian ini adalah Bagi Penegak Hukum Lebih cer-mat dalam penyelidikan dan penyidikan agar sejak awal dapat mengkualifikasikan per-buatan sesuai unsur pidananya dan Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha Properti Membu-at perjanjian tertulis yang jelas dan rinci mengenai hak, kewajiban, tata cara penyerahan, pertanggungjawaban, dan batas penggunaan dana transaksi properti
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Tindak Pidana, Penggelapan, Properti |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Mrs Skripsi Perpust |
| Date Deposited: | 03 Aug 2026 02:24 |
| Last Modified: | 03 Aug 2026 02:24 |
| URI: | http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/7304 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
