DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERKARA PEMBATALAN AKTE KELAHIRAN PADA PENGADILAN TINGGI TUN

OCTAVIANUS, Klarensia (2026) DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERKARA PEMBATALAN AKTE KELAHIRAN PADA PENGADILAN TINGGI TUN. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

	Text 1. COVER, PENGESAHAN, dll.pdf Download (821kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (122kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (243kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB)
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (402kB)
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (145kB)
	Text 7. BAB V.pdf Download (118kB)
	Text 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (107kB)
	Text 9. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.pdf Download (75kB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) mengapa hakim PTUN mengabulkan gugatan penggugat terhadap pembatalan akte kelahiran, (2) mengapa hakim PTTUN menyatakan gugatan Tidak dapat diterima dalam pembatalan akte kelahiran,dan (3) mengapa hakim ma menolak permohonan kasasi dari termohon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim PTUN menerima gugatan penggugat dalam pembatalan akte kelahiran serta alasan hakim PTTUN menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam pembatalan akte kelahiran dan alasan Hakim MA menolak gugatan permohonan kasasi dari termohon. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim PTUN mengabulkan gugatan penggugat karena penggugat mampu membuktikan dalil gugatan dalam pembatalan akte kelahiran. Sementara itu, hakim PTTUN dan MA menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena adanya cacat formil dalam gugatan, seperti tidak terpenuhinya syarat administratif dan prosedural. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa hakim PTUN mengabulkan gugatan penggugat karena menilai terdapat cacat administrative dalam penerbitan akte kelahiran yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun, pada Tingkat banding dan kasasi, hakim PTTUN dan MA menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena sengketa tersebut berkaitan dengan status keperdataan yang menjadi kewenangan peradilan umum. Perbedaan putusan tersebut menunjukan adanya perbedaan penafsiran mengenai kewenangan mengadili serta kedudukan akte kelahiran objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	PTUN, sengketa pembatalan akte kelahiran
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs Skripsi Perpust
Date Deposited:	28 Jul 2026 02:13
Last Modified:	28 Jul 2026 02:13
URI:	http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/7152

Actions (login required)

View Item