DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILU

LASA, Reindy (2025) DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILU. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

	Text 1. COVER.pdf Download (1MB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (459kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (681kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (587kB)
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 6. BAB VI.pdf Download (560kB)
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (384kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilu” yang dilatarbelakangi oleh maraknya praktik politik uang dalam Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Politik uang dianggap sebagai akar dari korupsi politik karena melahirkan pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok dibandingkan kepentingan rakyat. Walaupun telah diatur dan dilarang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, praktik politik uang masih terus terjadi, bahkan menimbulkan perdebatan terkait konsistensi putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) motif pelaku melakukan tindak pidana politik uang; (2) modus pelaku dalam melakukan tindak pidana politik uang; serta (3) akibat hukum yang diterima oleh pelaku berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis motif, modus, serta akibat hukum dari praktik politik uang sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan menelaah putusan hakim pada lima perkara tindak pidana politik uang di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif pelaku dalam tindak pidana politik uang umumnya dilatarbelakangi oleh ambisi memperoleh jabatan politik dan kepentingan kelompok tertentu. Modus yang digunakan bervariasi, mulai dari pembagian uang tunai, pemberian barang, hingga janji fasilitas kepada pemilih. Akibat hukum bagi pelaku adalah pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, meskipun dalam praktiknya sanksi yang dijatuhkan hakim sering kali lebih ringan dari tuntutan jaksa. Hal ini menimbulkan persoalan terkait efek jera dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Politik Uang, Penegakan Hukum, Pemilu, Hukum Pidana Politik Uang, Penegakan Hukum, Pemilu, Hukum Pidana
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Ms Sarce Henukh
Date Deposited:	05 Mar 2026 01:21
Last Modified:	05 Mar 2026 01:21
URI:	http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/6955

Actions (login required)

View Item