ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) PADA PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

FEO, Sardi Feliks (2026) ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) PADA PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

	Text 1.COVER,PENGESAHAN DLL.pdf Download (248kB)
	Text 2.ABSTRAK.pdf Download (71kB)
	Text 3.BAB I.pdf Download (96kB)
	Text 4.BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (97kB)
	Text 5.BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (73kB)
	Text 6.BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB)
	Text 7.BAB V.pdf Download (69kB)
	Text 8.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (101kB)

Abstract

Akuntansi sektor publik memegang peranan yang sangat vital dalam struktur pemerintahan modern, berfungsi sebagai instrumen utama untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Melalui penerapan akuntansi yang tepat, pemerintah dapat menyajikan informasi keuangan yang tidak hanya jelas tetapi juga mudah dipahami oleh masyarakat luas. Hal ini esensial untuk membangun kepercayaan publik bahwa dana yang dikelola pemerintah digunakan sesuai dengan peruntukan yang sah dan aturan yang berlaku. Seiring dengan reformasi manajemen keuangan negara, tuntutan terhadap kualitas pelaporan keuangan semakin meningkat. Pemerintah daerah kini diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual, sebuah standar yang diatur secara tegas dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Standar ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan realistismengenai posisi keuangan, termasuk pencatatan aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang lebih akurat dibandingkan basis kas. Untuk menjawab tantangan kompleksitas pelaporan berbasis akrual tersebut, pemanfaatan teknologi informasi menjadi sebuah keharusan. Salah satu solusi yang diterapkan secara luas adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sistem ini dirancang khusus untuk mengintegrasikan pengelolaan keuangan dan aset daerah, memudahkan penyusunan laporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) merupakan salah satu entitas pemerintah daerah yang telah mengadopsi sistem ini. Namun, berdasarkan evaluasi kinerja, daerah ini masih menghadapi berbagai tantangan, di mana laporan keuangan yang dihasilkan kerap ditemukan belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, implementasi SIMDA di wilayah ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan ketidaksesuaian pelaporan dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menganalisis secara mendalam bagaimana implementasi SIMDA dijalankan pada Pemerintah Kabupaten TTS. Fokus penelitian tidak hanya terbatas pada hasil akhir laporan, melainkan juga menggambarkan proses implementasi secara menyeluruh serta memahami persepsi pengguna terhadap efektivitas sistem tersebut dalam membantu tugas harian mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sebuah pendekatan yang dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif subjek penelitian dan memahami makna di balik data yang ditemukan, serta membandingkan fakta lapangan dengan landasan teori yang ada. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pegawai yang terlibat langsung dalam penggunaan SIMDA di Sekretariat Daerah Kabupaten TTS. Adapun sampel penelitian difokuskan pada 5 orang pegawai, termasuk Kepala Bagian Penatausahaan, staf bagian akuntansi, dan pengurus barang yang berinteraksi aktif dengan sistem. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi observasi langsung, dokumentasi, dan wawancara. Observasi dilakukan untuk melihat proses penggunaan sistem secara real-time, sementara studi dokumentasi. Wawancara bebas terpimpin digunakan untuk menggali informasi mendalam dari responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi SIMDA, khususnya modul Barang Milik Daerah (BMD), di Sekretariat Daerah TTS telah mengikuti alur prosedur yang terstruktur. Proses dimulai dari data entry yang mengubah data input menjadi informasi melalui aplikasi komputer. Pengurus barang memegang peranan sentral sebagai operator yang menjalankan prosedur perencanaan hingga pelaporan. Pada tahapan prosedur perencanaan dan pengadaan, aplikasi SIMDA BMD telah dimanfaatkan untuk mencatat Rencana Pengadaan dan Rencana Pemeliharaan. Output yang dihasilkan meliputi Daftar Kebutuhan Barang dan Daftar Rencana Pengadaan yang menjadi basis data awal. Sistem ini juga memfasilitasi pencatatan aset baru maupun hasil inventarisasi aset lama ke dalam berbagai Kartu Inventaris Barang (KIB). Penelitian juga menemukan bahwa prosedur penghapusan aset telah terakomodasi dalam sistem. SIMDA memfasilitasi proses administratif penghapusan aset yang rusak atau hilang melalui penerbitan SK Penghapusan dan daftar lampirannya. Hal ini memastikan bahwa register aset tetap update dan valid sesuai kondisi fisik di lapangan. Terkait kualitas informasi, hasil analisis mengonfirmasi bahwa laporan yang dihasilkan SIMDA memiliki karakteristik "Relevan". Informasi tersebut memiliki manfaat prediktif dan umpan balik yang membantu pengelola barang dalam menyusun anggaran dan mengevaluasi kinerja masa lalu. Selain itu, laporan juga dinilai konsisten dan dapat diperbandingkan antar periode. Namun, terdapat temuan kritis mengenai aspek keandalan (reliability) informasi. Meskipun sistem berjalan baik secara prosedural, laporan keuangan yang dihasilkan belum sepenuhnya andal karena fitur penyusutan aset tetap belum difungsikan. Akibatnya, nilai aset yang dilaporkan di neraca masih tercatat sebesar nilai perolehannya dan tidak mencerminkan penurunan nilai ekonomis yang sebenarnya, sehingga informasi nilai aset menjadi kurang wajar. Dari sisi sumber daya manusia, karakteristik responden menunjukkan variasi latar belakang pendidikan, dengan sebagian besar berpendidikan sarjana namun masih terdapat kendala dalam pemahaman teknis mendalam. Kurangnya pelatihan intensif dan sosialisasi menyebabkan beberapa fitur canggih SIMDA belum dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pegawai. Kendala teknis juga menjadi hambatan yang signifikan. Implementasi sistem kerap terganggu oleh masalah infrastruktur, seperti jaringan yang sering offline dan keterbatasan perangkat keras yang memadai. Hambatan ini berpotens memperlambat proses input data dan pelaporan, serta meningkatkan risiko human error dalam pengoperasian sistem. Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala tersebut, secara keseluruhan implementasi SIMDA BMD dinilai telah membawa dampak positif. Sistem ini berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dibandingkan metode manual, serta memperkuat transparansi yang memungkinkan masyarakat memantau pengelolaan aset daerah. Pengendalian internal yang tertanam dalam aplikasi, baik pengendalian fisik maupun sistem, juga dinilai sudah memadai. Sebagai kesimpulan dan rekomendasi, Pemerintah Kabupaten TTS perlu memprioritaskan perbaikan pada modul akuntansi penyusutan agar laporan menjadi andal. Selain itu, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan investasi pada infrastruktur pendukung dan menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan bagi staf. Langkah-langkah ini krusial untuk memastikan SIMDA tidak hanya sekadar alat pencatatan, tetapi menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Economic > Accounting
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Ekonomi Akuntansi
Depositing User:	Mrs Skripsi Perpust
Date Deposited:	20 Feb 2026 05:19
Last Modified:	20 Feb 2026 05:19
URI:	http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/6652

Actions (login required)

View Item