DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM PTUN TERHADAP PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OLEH KEPALA DAERAH

DUBU, Audrey Meydenfel Permata (2026) DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM PTUN TERHADAP PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OLEH KEPALA DAERAH. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

	Text 1. COVER.pdf Download (491kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (109kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (360kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (588kB)
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (392kB)
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (432kB)
	Text 7. BAB V.pdf Download (177kB)
	Text 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (284kB)

Abstract

Deskripsi Tentang Putusan Hakim PTUN Terhadap Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Kepala Daerah. Pokok permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian ini yaitu 1) Mengapa Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat? 2) Mengapa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima? Tujuan yang ingin penulis kaji Adalah 1) untuk mengetahui alasan Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat, 2) untuk mengetahui alasan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Sifat penelitian bersifat deskriptif. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: alasan Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat dan alasan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Variabel terikat adalah variabel yang tergantung dari putusan pengadilan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terkait Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Kepala Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) alasan Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat karena Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Kepala Daerah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan asas- asas umum pemerintahan yang baik. 2) Alasan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena PTUN salah menerapkan hukum yaitu tidak ada Upaya administrasi berupa banding administrasi. Saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu: 1) kepada subjek hukum orang atau badan hukum perdata agar dalam menjalan kegiatan usaha terutama dalam bidang pertambangan dapat melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku sehingga tidak berpotensi terjadinya pelanggaran, 2) kepada badan atau pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara dapat mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pencabutan Izin, Putusan Hakim
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs Skripsi Perpust
Date Deposited:	14 Feb 2026 01:59
Last Modified:	14 Feb 2026 01:59
URI:	http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/6472

Actions (login required)

View Item