DESKRIPSI TENTANG PENERAPAN UANG PENGGANTI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI NUSA TENGGARA TIMUR

BOLLA, Rizky Welhelmus (2026) DESKRIPSI TENTANG PENERAPAN UANG PENGGANTI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI NUSA TENGGARA TIMUR. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

	Text 1.COVER PENGESAHAN DLL.pdf Download (302kB)
	Text 2.ABSTRAK.pdf Download (106kB)
	Text 3.BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (244kB)
	Text 4.BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB)
	Text 5.BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (427kB)
	Text 6.BAB IV PENUTUP.pdf Download (73kB)
	Text 7.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (86kB)

Abstract

Penerapan Pidana Tambahan berupa uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan instrumen penting untuk memastikan pemulihan kerugian keuangan negara secara efektif. Selain pidana penjara , pembayaran uang pengganti berfungsi sebagai mekanisme pemulihan (recovery) agar negara memperoleh kembali aset yang telah dirugikan oleh pelaku. Namun dalam praktiknya, penerapan uang pengganti sering kali menghadapi berbagai kendala, baik terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana maupun pelaksanaan eksekusinya oleh jaksa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Nusa Tengara Timur ? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan uang pengganti dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi di nusa tenggara timur. Metode penelitian yang digunakan dalah penelitian hukum normatif dengan sifat peneltian deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin , serta bahan hukum tersier yang kemudian dianalisa secara normatif kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama , dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan uang pengganti didasarkan pada aspek yuridis yakni berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 J.o Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, dari aspek faktual pertimbangan hakim dipengaruhi oleh peran terdakwa , fakta persidangan serta besaran kerugian keuangan negara yang terbukti. Ketiga, Secara filosofis pidana uang pengganti dimaksudkan sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara akibat dari perbuatan korupsi. Keempat, penerapan asas proposionalitas dalam pertimbangan hakim menentukan besaran uang pengganti sesuai dengan tingkat kesalahan, peran dan seberapa besar kerugian yang ditimbulkan. Kelima, Validitas perhitungan ahli yang menjadi acuan awal hakim dalam menentukan besaran penjatuhan pidana berupa uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi, Pertimbangan Hakim, Nusa Tenggara Timur
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs Skripsi Perpust
Date Deposited:	13 Feb 2026 02:22
Last Modified:	13 Feb 2026 02:22
URI:	http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/6353

Actions (login required)

View Item