DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA PENGUASAAN TANAH

DIMA, Aldi Feblindo (2025) DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA PENGUASAAN TANAH. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

	Text 01. COVER.pdf Download (2MB)
	Text 02. ABSTRAK.pdf Download (194kB)
	Text 03. BAB I.pdf Download (693kB)
	Text 04. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 05. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (557kB)
	Text 06. BAB IV.pdf Download (194kB)
	Text 07. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (558kB)

Abstract

Rumusan masalah yang penulis teliti adalah: 1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Kasasi pada Mahakamah Agung menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima?, 2. Mengapa Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi mengabulkan Sebagian gugatan penggugat?. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Kasasi pada Mahakamah Agung menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, 2. Untuk mengetahui Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi mengabulkan Sebagian gugatan penggugat. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif yang meliputi penelitian terhadap asas hukum, penelitian terhadap, sistematika hukum, yang bersifat mendeskripsikan, menggambarkan suatu peristiwa yang sejelas mungkin terkait dengan rumusan masalah di atas. Variabel bebas dalam penelitia ini adalah: 1. alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Kasasi pada Mahakamah Agung menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, 2. Alasan Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi mengabulkan sebagian gugatan Dalam Sengketa Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan hakim dalam Sengketa Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah. Berdasarkan Hasil penelitian yang penulis lakukan, maka yang menjadi kesimpulan dimana penulis menemukan sesuai dengan permasalahan yang sudah penulis uraikan diatas adalah:1. alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Kasasi pada Mahakamah Agung menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena: Gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formil, yaitu: Kurang pihak dan Gugatan kabur, 2. Alasan Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi mengabulkan sebagian gugatan Dalam Sengketa Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah, karena Gugatan penggugat memenuhi syarat formil, yaitu: Tindakan Tergugat (BWS Papua) merupakan bentuk perbuatan melawan hukum,tergugat tidak beritikad baik, para penggugat memiliki legal standing atau kedudukan hukum dalam kepemilikan tana, dan proses pelepasan hak tahun 2019 oleh Ondoafi tidak sah. Berdasarkan kesimpulan yang telah dideskripsikan diatas, maka Paran dari penulis bagi masyarakat, pemerintah, dah Pengadilan adalah:1. pemerintah harus mematuhi prosedur hukum, termasuk melakukan ganti rugi secara adil dan transparan kepada pemilik tanah, 2. Masyarakat harus lebih jelas dalam mengajukan sebuah gugatan supaya tidak ada kekeliruan dikemudian hari, 3. Pengadilan harus tegas dalam menyelesaikan perkara perbuatan melawan hukum supaya adil dan tidak membawa kerugian bagi orang lain.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Sengketa tanah, penguasaan oleh pemerintah, perbuatan melawan hukum, putusan hakim, pengadilan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs Skripsi Perpust
Date Deposited:	11 Dec 2025 02:26
Last Modified:	11 Dec 2025 02:26
URI:	http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/5738

Actions (login required)

View Item