DESKRIPSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH: (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kupang)

NUBATONIS, Winny L. (2025) DESKRIPSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH: (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kupang). Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

	Text 1. COVER.pdf Download (715kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (295kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (638kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (515kB)
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (732kB)
	Text 6. BAB IV.pdf Download (193kB)
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (416kB)

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (1). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana Korupsi dana BOS serta alasan yuridis mengapa pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tidak dapat digunakan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah, sedangkan pasal 3 dapat diterapkan (2). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan, yang mengandalkan data sekunder berupa putusan pengadilan dan literatur hukum (3). Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 5 (lima) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait kasus korupsi dana BOS (4). Dari utusan tersebut, terungkap bahwa pelaku memanfaatkan kekuasaan dan jabatannya sebagai kepala sekolah utuk menyalahgunakan dana BOS demi kepentingan pribadi, seperti membiayai kepentingan anak, urusan adat, gaya hidu mewah, pembelian Iphone, dan konsumsi minuman beralkohol (5). Kesimpulan utama dari tujuan utama penelitian ini adalah Pasal 2 ayat (1) tidak dapat digunakan karena tidak semua unsur dalam pasal tersebut terpenuhi dalam dakwaan (6). Sementara itu, Pasal 3 dapat diterapkan karena seluruh unsure dalam pasal tersebut terpenuhi (7). Dengan demikian penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana BOS lebih tepat dilakukan berdasarkan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Dana BOS
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Ms Sarce Henukh
Date Deposited:	04 Dec 2025 03:12
Last Modified:	04 Dec 2025 03:12
URI:	http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/5647

Actions (login required)

View Item