ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

MAUTUKA, Notrisia Maria (2024) ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

	Text Cover dll.pdf Download (415kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (17kB)
	Text BAB I.pdf Download (355kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (486kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (898kB)
	Text BAB IV.pdf Download (21kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (80kB)

Abstract

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: Mengapa Hakim pada pengadilan tata usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mengabulkan gugatan pengugat dalam sengketa pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dan Mengapa Hakim Mahkamah Agung menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalam sengketa Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tujuan penelitan yang ingin penulis kaji yaitu : Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mengabulkan gugatan pengugat dalam sengketa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Dan Pengesahan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima dalam Sengketa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Dan Pengesahan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dan Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Pengadilan Tata Usaha Negara jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan pengugat dan alasan Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Dan Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam penyelesaian sengketa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan hasil penelitian maka alasan Hakim Pengadilan Tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara mengabulkan gugatan pengugat dalam sengketa surat keputusan menteri dalam negeri tentang pengangkatan dan pengesahan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah karena pengugat dianggap memiliki kepentingan hukum, gugatan yang diajukan sesuai tenggang waktu yang ditetapkan dalam undang-undang, penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas proposional, sedangkan yang menjadi alasan Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa surat keputusan menteri dalam negeri tentang pengangkatan dan pengesahan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah objek sengketa secara substantif telah bersesuaian dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHPU.D./XI/2013. Adapun saran penulis adalah Kepada Pejabat yang berwenang dalam hal ini mendasari dalam pengeluaran Surat Keputusan Mentri dalam Negeri harus lebih baik dan cermat agar setiap Keputusan yang dikeluarkan dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan. Pelaksanaan Pemilukada Telah Banyak Mengalami Kemajuan Yang Berarti. Namun Kedepan Harus Ada Suatu Pembenahan Dan Penyempurnaan Aturan-Aturan Hukum Pelaksanaan Pemilukada Yang Dimulai Dengan Amandemen Konstitusi Sebagai Hukum Dasar Dengan Memperjelas Arti Pemilihan Demokratis

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Daerah
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr Admin UKAW
Date Deposited:	13 Sep 2024 05:33
Last Modified:	13 Sep 2024 05:33
URI:	http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/4592

Actions (login required)

View Item