DESKRIPSI TENTANG SENGKETA GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

ADU, Debi Adolfina (2023) DESKRIPSI TENTANG SENGKETA GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

	Text 1.COVER,PENGESAHAN DAN DAFTAR ISI.pdf Download (737kB)
	Text 2.INTISARI.pdf Download (538kB)
	Text 3.BAB I.pdf Download (493kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (694kB)
	Text 5.BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB)
	Text 6.BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 7.BAB V.pdf Download (193kB)
	Text 8.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (195kB)

Abstract

Rumusan masalah penelitian penulis, adalah: Mengapa terjadi sengketa ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan? dan Bagaimana pelaksanaan pembayaran pengadaan tanah untuk ganti rugi?. Sifat penelitian penulis adalah deskriptif dengan Jenis penelitian dalam adalah penelitian hukum nomatif. Hasil penelitian penulis, sebagai berikut: 1. Alasan terjadi sengketa ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan. a. Pihak Tergugat tanpa meminta klarifikasi/penjelasan dari penggugat telah menetapkan besarnya ganti kerugian secara sepihak terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat. b. Luas tanah yang seharusnya diganti rugi oleh para Tergugat adalah seluas 910 m2, sedangkan total luasan tanah milik Penggugat yang dicatatkan dalam daftar luasan nominative hanya seluas 870 m2 sehingga masih terdapat luas tanah milik Penggugat seluas 40 m2 yang tidak dihitung oleh para tergugat. c. Penetapan nilai ganti rugi yang ditawarkan kepada penggugat dinilai Tidak Layak dan Tidak Adil, berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) U No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangun an Untuk Kepentingan Umum jo. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 2. Pelaksanaan pembayaran pengadaan tanah untuk ganti rugi. a. Terhadap gugatan penggugat yang dalam amar Putusan Pengadilan gugatannya tidak diterima dan atau gugatannya ditolak, maka pelaksanaan pembayaran pengadaan tanah untuk ganti rugi nilai/besarnya adalah sesuai dengan penetapan dari pihak tergugat. b. Nilai/besarnya ganti rugi berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) U No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepenting an Umum dan juga menggunakan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 306 tahun 2013 sebagai acuan. Standar ini diterapkan untuk kegiatan penilaian ganti kerugian atau kompensasi dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Adapun yang merupakan saran penulis, sebagai berikut: 1. Pemerintah harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi terkait Ganti Kerugian Atas Tanah Hak Milik dalam program Pembangunan. 2. Pemerintah harus jujur dan terbuka mengenai besarnya Ganti Kerugian yang diberikan kepada pemegang Hak Milik Atas Tanah. 3. Masyarakat yang tanahnya terkena Ganti Kerugian harus mendukung program pembangunan yang dilakukan pemerintah 4. Masyarakat yang lahannya terkena proyek pengadaan tanah harus mengawal seluruh proses penetapan besar nilai ganti rugi agar tidak ada kesewenang-wenangan dari pihak pemerintah.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Ganti Kerugian; Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Sengketa.
Subjects:	K Law > K Law (General) Sosial > Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr Admin UKAW
Date Deposited:	25 Apr 2024 03:57
Last Modified:	25 Apr 2024 03:57
URI:	http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/3621

Actions (login required)

View Item