MERA, Martono Dappa (2023) DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ORANG. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.
![[img]](http://repo-ukaw.superspace.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
01. COVER.pdf Download (540kB) |
|
Text
02. INTISARI.pdf Download (84kB) |
|
Text
03. BAB I.pdf Download (257kB) |
|
Text
04. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (386kB) |
|
Text
05. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (147kB) |
|
Text
06. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (346kB) |
|
Text
07. BAB V.pdf Download (85kB) |
|
Text
08. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (138kB) |
Abstract
Rumusan Masalah: 1). Mengapa Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan orang? 2). Alasan Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali memutuskan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan orang?. Tujuan: 1). Untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan orang, 2). Untuk mengetahui Alasan Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali memutuskan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan orang. Jenis penelitian Normatif Sifat Penelitian Deskriptif, yaitu penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah. Tentang alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan orang, alasan Hakim Kasasi dan Peninjauan Kembali memutuskan pemidanaan. Bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer, yang terdiri dari: Putusan Hakim, serta peraturan perundang-undangan lainya, serta Bahan hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti, maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji adalah: 1). Perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana 2). Perbuatan terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum pasal 120 (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasin juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, 3). Perbuatan terdakwa terbukti, 4). Adanya kekhilafan atau kekeliruan dalam penerapan hukum. Berdasarkan hasil penilitian dan pembahasan yang telah ditemukan ,maka saran yang dapat dikemukakan penulis yaitu: 1). Perlu adanya kerjasama yang lebih erat antara instansi pemerintah Indonesia dan pemerintah luar Negeri dalam menanggulangi kasus penyelundupan orang, 2). Kepada pemerintah perlu dibentuk tim penanggulangan TPPO di daerah.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Putusan Hakim, Tindak Pidana Penyelundupan Orang. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Mr Admin UKAW |
| Date Deposited: | 30 Nov 2023 01:54 |
| Last Modified: | 30 Nov 2023 01:54 |
| URI: | http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/2879 |
Actions (login required)
 |
View Item |
