ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

KUSUMADYA, Hendra (2022) ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

	Text 01 COVER.pdf Download (495kB)
	Text 02 INTISARI.pdf Download (52kB)
	Text 03 BAB I.pdf Download (162kB)
	Text 04 BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB)
	Text 05 BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (78kB)
	Text 06 BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (594kB)
	Text 07 BAB V.pdf Download (55kB)
	Text 08 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (115kB)

Abstract

Judul Skripsi Penulis adalah: Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan masalah yang penulis kaji adalah Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memutus pemidanaan lebih rendah sedangkan Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali memutus pemidanaan lebih tinggi terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa jaringan irigasi?. Tujuan yang ingin Penulis kaji adalah: Untuk mengetahui hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memutus pemidanaan lebih rendah sedangkan Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali memutus pemidanaan lebih tinggi terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa jaringan irigasi. Jenis penelitian adalah penelitian normatif dan sifat penelitian adalah deskriptif. Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka, Analisis Data yang digunakan adalah menggunakan analisis secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif. Berdasarkan Hasil penelitian yang penulis lakukan maka alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memutus pemidanaan lebih rendah karena Terdakwa hanya melakukan perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya dalam Jabatannya, Sedangkan alasan Hakim Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali memutus pemidanaan lebih tinggi terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa jaringan irigasi karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan secara melawan hukum. Adapun saran yang diberikan yaitu 1). Judex Facti diharapkan lebih cermat dalam memperhatikan, meneliti dan mempertimbangkan fakta hukum di persidangan agar dalam putusannya tidak terdapat kekeliruan dalam menerapkan hukum; 2). Terdakwa seharusnya menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan tidak tergiur dengan memperoleh keuntungan dari hasil korupsi yang dilakukan, dan setelah dipidana diharapkan terdakwa dapat jera sehingga tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi lagi

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Disparitas Putusan, Tindak Pidana, Korupsi, Barang dan Jasa.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr Admin UKAW
Date Deposited:	21 Nov 2023 01:20
Last Modified:	21 Nov 2023 01:20
URI:	http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/2757

Actions (login required)

View Item