DIMA, Yesafat Hae (2022) PEMBATALAN PENJELASAN PASAL 39 UNDANG-UNDANG N1OMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (56kB) |
![]() |
Text
BAB 1.pdf Download (114kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (140kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (84kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (70kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (90kB) |
Abstract
Pembatalan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Oleh Mahkamah Konstitusi. Masalahnya adalah:Apa yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa?Apakah akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap masa jabatan Kepala Desa?Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap masa jabatan Kepala Desa yang berguna secara teoritis dan praktis. Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis diketahui bahwa: Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Oleh Mahkamah Konstitusi karena: Pertama, Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut menimbulkan multitafsir. kedua, Penjelasan Pasal 39 Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menimbulkan ketidakpastian hukum. Akibat hukum pembatalan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Pasal 39 Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 39 Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pertama, Kepala desa yang sudah menjabat 1 periode dapat menjabat lagi selama 2 periode. Ketiga kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, dapat menjabat lagi selama satu periode. Berdasarkan pada hasil peneltian tersebut maka disaran hal- hal sebagai berikut Perlu dibuatkan pengaturan yang jelas sehubungan dengan pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh individu atau badan hukum manapun dan juga perlu adanya sebuah Lembaga yang bertindak sebagai eksekutor Putusan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses legislasi diharapkan memperhatikan produk hukum baik berupa Undang-Undang maupun Putusan Mahkamah Konstitusi agar terciptanya produk hukum yang lebih baik dan tidak bertentangan dengan konstit
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pembatalan Penjelasan Pasal 39 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Mr Admin UKAW |
Date Deposited: | 30 Jan 2023 04:16 |
Last Modified: | 30 Jan 2023 04:16 |
URI: | http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/1749 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |