PEMBATALAN PENJELASAN PASAL 39 UNDANG-UNDANG N1OMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

DIMA, Yesafat Hae (2022) PEMBATALAN PENJELASAN PASAL 39 UNDANG-UNDANG N1OMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

	Text ABSTRAK.pdf Download (56kB)
	Text BAB 1.pdf Download (114kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (140kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (84kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB)
	Text BAB V.pdf Download (70kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (90kB)

Abstract

Pembatalan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Oleh Mahkamah Konstitusi. Masalahnya adalah:Apa yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa?Apakah akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap masa jabatan Kepala Desa?Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap masa jabatan Kepala Desa yang berguna secara teoritis dan praktis. Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis diketahui bahwa: Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Oleh Mahkamah Konstitusi karena: Pertama, Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut menimbulkan multitafsir. kedua, Penjelasan Pasal 39 Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menimbulkan ketidakpastian hukum. Akibat hukum pembatalan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Pasal 39 Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 39 Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pertama, Kepala desa yang sudah menjabat 1 periode dapat menjabat lagi selama 2 periode. Ketiga kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, dapat menjabat lagi selama satu periode. Berdasarkan pada hasil peneltian tersebut maka disaran hal- hal sebagai berikut Perlu dibuatkan pengaturan yang jelas sehubungan dengan pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh individu atau badan hukum manapun dan juga perlu adanya sebuah Lembaga yang bertindak sebagai eksekutor Putusan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses legislasi diharapkan memperhatikan produk hukum baik berupa Undang-Undang maupun Putusan Mahkamah Konstitusi agar terciptanya produk hukum yang lebih baik dan tidak bertentangan dengan konstit

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pembatalan Penjelasan Pasal 39 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr Admin UKAW
Date Deposited:	30 Jan 2023 04:16
Last Modified:	30 Jan 2023 04:16
URI:	http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/1749

Actions (login required)

View Item