ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) BERDASARKAN PERATURAN MENTER1 DALAM NEGERI NO. 113 TAHUN 2014 (StudikasusDesaTana Mete KecamatanKodiBalagharKabupaten Sumba Barat Daya)

PARONA, Yuliana Kandi (2022) ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) BERDASARKAN PERATURAN MENTER1 DALAM NEGERI NO. 113 TAHUN 2014 (StudikasusDesaTana Mete KecamatanKodiBalagharKabupaten Sumba Barat Daya). Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

	Text ABSTRAK.pdf Download (56kB)
	Text BAB 1.pdf Download (114kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (140kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (84kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB)
	Text BAB V.pdf Download (70kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (90kB)

Abstract

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diuraikan untuk mengetahui pengendalian internal pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa) berdasarkan permendegeri Nomor 113 tahun 2014. Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembagunan kabupaten atau kota. Menurut Manila 1 GK (1996:25) mengatakan bahwa perencanaan merupakan aktivitas menyusun hal-hal apa saja yang dikerjakan atau dilakukan di masa yang akan datang, sekaligus bagaimana cara melaksanakannya pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembanggunan desa harus sesuai dengan kewenanganya dan mengacu perencanaan pembanggunan desa disusun untuk memberikan keterkaitan dan konsisiten dalam perencanaan, pengangguran, pelaksanaan dan pengawasan Menurut parmendagri no. 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. menurut permendagri NO 20 Tahun 2018 keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pelaksanaan dana desa merupakan proses kedua dalam melaksanaan penggelolaan keuangan Desa, dimana dalam proses pelaksanaan ini ditentukan skala prioritas dari perancanaan awal Musyawarah Desa. skala prioritas tersebut terkait dengan pelaksanaan pembangunan, yang mana pembangunan yang harus dikerjakan lebih dahulu maka akan dikerjakan, sehingga untuk proses pembangunan tersebut sudah tertata dan tinggal mengerjakan saja . Berdasarkan hasil wawancara bahwa “Pelaksanaan Dana Desa Tana Mete ini biasanya ketika perencanaan awal MUSDES tersebut ditentukan skala prioritas pembanggunan yang sekiranya pembangunan tersebut yang sekitarnya pembangunan tersebut dirasa harus dilaksanakan terlebih dahulu “ Pada bagian ini akan dilakukan pembahasan tentang sistem pengendalian internal pengelolaan APBDes berdasarkan permendagri NO.113 tahun 2014 telah dilaksanakan oleh pemerintah desa tana mete dimana pemerintah telah menerapkan system pengendalian internal dalam pengelolaan APBDes yang dilalui dari lingkungan internal, penilain resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komnikasi, dan pengawasan. untuk lingkungan pengendalian di Desa Tana Mete dengan adanya struktur organisasi yang berdasarkan perda serta pembagian tugas kegiatan yang tertuang dalam RPJMDes tahun 2016, dimana setiap aparat desa diberikan tugas dan tanggung Jawab masing-masing dalam pelaksanaan APBDes sehingga lingkungan pengendalian yang dilakukan di Desa Tana Mete sudah memenuhi kriteria struktur organisasi serta pemberian wewenang dan tanggung Jawab yang ada dalam system pengendalian internal Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pengawasan/monitoring di Desa Tana Mete dilakukan dengan baik dimana setiap kegiatan yang telah dilaksanakan harus disertakan bukti serta meninjau proses serta hasil dari kegiatan serta mengevaluasi hasil kegiatan sehingga kepala desa mengetahui langsung segala suatu yang berhubungan dengan pelaksanaan APBDes maka kriteria pengawasan/ monitoring sesuia system pengendalian internal tentang kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya sudah terpenuhi dalam pengendalian internal . Berdasarkan analisis dan hasil bahasanya telah di uraikan pada BAB sebelumnya, maka tertarik kesimpulan bahwa system pengendalian internal pengelolaan dana desa sudah meningkatkan kinerja yang baik dan sudah sesuai kriteria, dapat di lihat dari peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan peraturan pemerintah NO 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemeritah yang digunakan Sebagai acuan dalam pengelolan dana desa (APBDes). Adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk merberikan keyakinan memandai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara kepatuhan terhadap peraturan perundung-undangan. Sesuai dengan PP No 60 Tahun 2008, SPIP

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pengendalian Interna, Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja desa(APBDESA)
Subjects:	Economic > Accounting
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Ekonomi Akuntansi
Depositing User:	Mr Admin UKAW
Date Deposited:	02 Feb 2023 05:38
Last Modified:	02 Feb 2023 05:38
URI:	http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/1487

Actions (login required)

View Item