ROHI, Timmy Victoryan (2026) DESKRIPSI TENTANG FAKTOR PENYEBAB, CARA DAN AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENJUALAN SEDIAAN FARMASI. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.
|
Text
1, COVER DLL.pdf Download (766kB) |
|
|
Text
2. ABSTRAK.pdf Download (134kB) |
|
|
Text
3. BAB I.pdf Download (316kB) |
|
|
Text
4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB) |
|
|
Text
5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB) |
|
|
Text
6. BAB IV.pdf Download (108kB) |
|
|
Text
7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (88kB) |
Abstract
Peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan ketertiban sosial. Meskipun regulasi pidana telah diatur secara tegas dalam Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, praktik penjualan sediaan farmasi ilegal masih marak terjadi dengan variasi penegakan hukum yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penjualan sediaan farmasi tanpa izin edar, cara, serta akibat hukum terhadap para pelaku dan barang bukti. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai objek yang diteliti serta menganalisis hubungan antara variabel bebas, yaitu pengaturan hukum mengenai tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal, dengan variabel terikat, yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan lima putusan Pengadilan Negeri terkait kasus peredaran obat ilegal, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama terjadinya tindak pidana ini didominasi oleh motif ekonomi untuk meraup keuntungan finansial yang besar, rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum pelaku usaha, serta minimnya sosialisasi terkait izin edar. Cara penjualan dilakukan baik secara konvensional melalui depot jamu dan toko eceran, maupun secara modern memanfaatkan aplikasi belanja daring (e-commerce). Akibat hukum pidana terhadap para pelaku bervariasi bergantung pada pertimbangan hakim mengenai tingkat kesalahan, jumlah barang bukti, dan dampak produk, dengan sanksi berupa pidana penjara berkisar antara hitungan bulan hingga 3 tahun 6 peradilan, serta denda material mulai dari jutaan rupiah hingga Rp100.000.000,00. Dalam konteks hukum nasional, berlakunya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) tetap menempatkan ketentuan tindak pidana kesehatan ini sebagai aturan khusus (lex specialis) di luar KUHP
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Sediaan Farmasi, Izin Edar, Tindak Pidana, Kesehatan, Analisis Putusan. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Mrs Skripsi Perpust |
| Date Deposited: | 04 Aug 2026 05:20 |
| Last Modified: | 04 Aug 2026 05:20 |
| URI: | http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/7347 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
