DESKRIPSI TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PEMBAYARAN GAJI OLEH PEMERINTAH KOTA KUPANG (Studi Kasus: Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Kupang)

DETHAN, Pieter J. F. S. (2026) DESKRIPSI TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PEMBAYARAN GAJI OLEH PEMERINTAH KOTA KUPANG (Studi Kasus: Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Kupang). Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

[img] Text
1. COVER.pdf

Download (486kB)
[img] Text
2. ABSTRAK.pdf

Download (9kB)
[img] Text
3. BAB I.pdf

Download (322kB)
[img] Text
4. BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (317kB)
[img] Text
5. BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (15kB)
[img] Text
6. BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (366kB)
[img] Text
7. BAB V.pdf

Download (6kB)
[img] Text
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (102kB)

Abstract

Judul dalam penelitian skripsi ini tentang Deskripsi Tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Dan Akibat Hukumnya Terhadap pemabayaran Gaji Oleh Pemerintah Kota Kupang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ada dua yakni : (1) Mengapa pengangkatan pegawai tidak tetap betentangan dengan PP 49 Tahun 2018, dan (2) Bagaiamana akibat hukum pengangkatan pegawai tidak tetap tersebut dalam pembayaran gaji. Tujuan Penelitian ini adalah (1) untuk mengatahui faktor penyebab terjadinya pengangkatan pegawai tidak tetap bertentangan dengan PP 49 Tahun 2018, dan (2) untuk mengetahui bagaiamana akibat hukum pengangkatan pegawai tidak tetap tersebut dalam pembayaran gaji. Jenis penelitian ini adalah penelitaian normatif empiris, yakni penelitian yang selalu diawali dengan data primer, penelitian ini bersifat deskriptif analisis , artinya jenis penelitian yang berusaha mengganbarkan suatu kedaan sejelas mungkin tanpa adanya perlakuan yang digunakan terhadap objek yang diteliti. Berdasrkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengangkatan pegawai tidak tetap di Kota Kupang sering kali tidak didasarkan pada prosedur yang tidak jelas sahingga dapat mengakibatkan penyalagunaan kewenangan yang tidak sesuai prosedur dan tidak adanya sanksi yang tegas dari kementrian atas penegak hukum sehingga menjadi potensi kerugian negara, pemabayaran gaji yang tidak sesuai dengan aturan dapat dianggap sebagai tindakan yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Dengan demikian upaya yang tepat untuk mengatasinya ilah dengan cara mengikuti peraturan yang sudah berlaku.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Pegawai Tidak Tetap, Hukum Tata negara.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Skripsi Perpust
Date Deposited: 21 Feb 2026 02:55
Last Modified: 21 Feb 2026 02:55
URI: http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/6667

Actions (login required)

View Item View Item