ENDU, Risna Lemba (2025) DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROYEK PEMBANGUNAN JALAN. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.
|
Text
1. COVER.pdf Download (896kB) |
|
|
Text
2. ABSTRAK.pdf Download (188kB) |
|
|
Text
3. BAB I.pdf Download (638kB) |
|
|
Text
4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (620kB) |
|
|
Text
4. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (734kB) |
|
|
Text
5. BAB IV.pdf Download (193kB) |
|
|
Text
6. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (307kB) |
Abstract
Rumusan masalah yang penulis kaji adalah: 1). Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam proyek pembangunan jalan? 2). Mengapa Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi menjatuhkan putusan pemidanan terhadap pelaku Tindak Pidana proyek pembangunan jalan?. Tujuan 1). Untuk mengatahui Hakim Pengadilan Negeri dan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku Tindak Pidana dalam proyek pembangunan jalan. 2). Untuk mengetahui Hakim Mahkamaah Agung pada tingkat Kasasi menjatuhkan putusan pemidanan terhadap pelaku Tindak Pidana proyek pembangunan jalan. Sifat penelitian adalah deskriptif dan jenis penelitian adalah normatif. Variabel bebas ialah alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas dan alasan Hakim Mahkamah Agung tingkat Kasasi menjatuhkan putusan pemidanan dalam proyek pembangunan jalan. Variabel terikat adalah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam proyek pembangunan jalan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka alasan Pengadilan Negeri dan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas, yaitu; a). Perbuatan terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur dakwan. b). Putusan judex juris terdapat kekhilafan. Alasan Hakim Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Menjatuhkan Putusan Pemidanan, yaitu; a). Perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dakwan b). Perbuatan Terdakwa Merupakan Tindak Pidana. Adapun Saran: 1). Melaksanakan proyek pembangunan dibutuhkanya pengawasan lebih ketat dan tegas 2). Pemeriksan yang dilakukan oleh hakim baik ditingkat Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung diharapkan lebih cermat dalam memperhatikan fakta-fakta persidangan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Tindak Pidana Korupsi, Proyek Pembangunan Jalan |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Ms Sarce Henukh |
| Date Deposited: | 04 Dec 2025 00:14 |
| Last Modified: | 04 Dec 2025 00:14 |
| URI: | http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/5620 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
