PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBANKAN: STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR: 237/PID.B/2015/PN.KPG

BRIA, Nobertus Kehi (2019) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBANKAN: STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR: 237/PID.B/2015/PN.KPG. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

[img]
Preview
Text
01. COVER - DAFTAR ISI.pdf

Download (750kB) | Preview
[img]
Preview
Text
03. BAB I.pdf

Download (284kB) | Preview
[img] Text
04. BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (322kB)
[img] Text
05. BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (98kB)
[img] Text
06. BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (399kB)
[img]
Preview
Text
07. BAB V.pdf

Download (70kB) | Preview
[img]
Preview
Text
08. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (9kB) | Preview

Abstract

Tindak pidana perbankan merupakan kejahatan multi dimensi, berkembang sangat cepat dan pesat mempunyai dampak yang negative berupa timbulnya masalah-masalah dibidang perbankan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Apakah Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhkan Putusan pidana Terhadap Pelaku tindak pidana perbankan Putusan Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Kpg? Tujuan dalam penelitian ini yaitu UntukMengetahuiDasarPertimbangan Hu k u m HakimDalamPenjatuhanPutusan PidanaTerhadap Pelaku tindak pidana perbankan Putusan Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Kpg. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan merupakan penelitian hukum normatif, Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil salinan putusan yang terkait dengan judul skripsi serta peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil penelitian menunjukan bagaimana dasar pertimbangan hakim sebagaimana di maksud dalam pasalpasal 46 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni unsure-unsur yang terpenuhi yaitu Unsur Barang Siapa, Unsur Menghimpun Dana dari Masyarakat dalam Bentuk Simpanan, Unsur Tanpa Ijin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dan Unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Putusan, pidana Perbankan, pertimbankan Hakim
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Mr Admin UKAW
Date Deposited: 26 Jul 2022 02:43
Last Modified: 26 Jul 2022 02:43
URI: http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/850

Actions (login required)

View Item View Item