ISU, Imelda Atriani Putri (2026) DESKRISI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TAMBANG TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.
|
Text
1. COVER,PENGESAHAN DLL.pdf Download (326kB) |
|
|
Text
2. ABSTRAK.pdf Download (109kB) |
|
|
Text
3. BAB I.pdf Download (209kB) |
|
|
Text
4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (343kB) |
|
|
Text
5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (428kB) |
|
|
Text
6.BAB IV.pdf Download (78kB) |
|
|
Text
7.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (93kB) |
|
|
Text
8. Lampiran.pdf Download (313kB) |
Abstract
Kegiatan pertambangan mineral dan batu bara memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) yang tetap beroperasi dan mempekerjakan tenaga kerja, salah satunya di Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan serius terkait perlindungan hukum bagi pekerja tambang, khususnya karena kegiatan usaha dilakukan tanpa dasar perizinan yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pekerja tetap memilih bekerja pada perusahaan pertambangan tanpa izin, bentuk perlindungan hukum yang diperoleh pekerja tambang dalam kegiatan PETI, serta sikap pemerintah melalui instansi terkait, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terhadap aktivitas pertambangan batu warna tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, minimnya lapangan pekerjaan, serta rendahnya pemahaman hukum menjadi alasan utama pekerja tetap bekerja pada kegiatan pertambangan tanpa izin. Perlindungan hukum terhadap pekerja tambang pada kegiatan PETI belum terlaksana secara optimal, karena pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan pertambangan. Selain itu, sikap pemerintah melalui instansi terkait dinilai belum tegas dan efektif dalam melakukan pengawasan serta penindakan terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui penegakan hukum yang tegas, peningkatan pengawasan, serta edukasi hukum kepada masyarakat dan pekerja tambang guna mewujudkan perlindungan hukum dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan hukum, Pekerja tambang, Pertambangan tanpa izin, PETI |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Mrs Skripsi Perpust |
| Date Deposited: | 29 Jul 2026 16:26 |
| Last Modified: | 29 Jul 2026 16:26 |
| URI: | http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/7212 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
