DESKRIPSI TENTANG FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK BATAS WILAYAH DESA WAIENGA DENGAN DESA TAPOBARAN KECAMATAN LEBATUKAN

LENGARI, Andreas Kedati (2026) DESKRIPSI TENTANG FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK BATAS WILAYAH DESA WAIENGA DENGAN DESA TAPOBARAN KECAMATAN LEBATUKAN. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

[img] Text
1. COVER, PENGESAHAN, dll.pdf

Download (472kB)
[img] Text
2. ABSTRAK.pdf

Download (101kB)
[img] Text
3. BAB I.pdf

Download (221kB)
[img] Text
4. BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (232kB)
[img] Text
5. BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (480kB)
[img] Text
6. BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (105kB)
[img] Text
7. BAB V.pdf

Download (94kB)
[img] Text
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (94kB)
[img] Text
9. LAMPIRAN.pdf

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan terjadinya pemindahan batas wilayah serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian konflik batas wilayah antara Desa Waienga dan Desa Tapobaran di Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dengan pihak terkait serta data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik batas wilayah dipicu oleh pemindahan batas secara sepihak oleh pihak Desa Tapobaran, yang didasari oleh perbedaan pemahaman mengenai batas wilayah, baik secara administratif maupun berdasarkan hak ulayat (adat). Selain itu, faktor historis, seperti sejarah penguasaan wilayah oleh masyarakat adat, turut mempengaruhi munculnya klaim yang berbeda antara kedua desa. Adapun faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian konflik ini meliputi kurangnya bukti autentik terkait batas wilayah, belum tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, minimnya intervensi dan keputusan final dari pemerintah daerah, serta adanya kepentingan tertentu yang berkaitan dengan luas wilayah dan implikasinya terhadap alokasi dana desa. Proses mediasi yang telah dilakukan belum menghasilkan kesepakatan karena kuatnya perbedaan persepsi dan klaim masing-masing pihak. Saran, diperlukan peran pemerintah kecamatan dan kabupaten dalam melakukan upaya penyelesaian yang komprehensif melalui pendekatan hukum, administratif, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan historis masyarakat setempat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna mencapai kepastian hukum dan bukti sejarah serta menghindari konflik yang berkelanjutan.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Konflik batas wilayah desa, faktor penghambat, penyelesaian sengketa
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Skripsi Perpust
Date Deposited: 29 Jul 2026 16:21
Last Modified: 29 Jul 2026 16:21
URI: http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/7211

Actions (login required)

View Item View Item