ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI SWASTA DAN PEGAWAI NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT

RADJA, Norly Tiara Tari (2025) ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI SWASTA DAN PEGAWAI NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

	Text 1.COVER PENGESAHAN DLL.pdf Download (353kB)
	Text 2.ABSTRAK.pdf Download (65kB)
	Text 3.BAB I.pdf Download (101kB)
	Text 4.BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (139kB)
	Text 5.BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (94kB)
	Text 6.BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (357kB)
	Text 7.BAB V.pdf Download (74kB)
	Text 8.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (88kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai pegawai negeri dan pegawai swasta dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai, yang pada umumnya dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja kepada negara. PPh Pasal 21 merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dari sektor pajak, sehingga tingkat kepatuhan dalam pelaksanaannya berpengaruh langsung terhadap efektivitas penerimaan negara dan keberhasilan kebijakan fiskal nasional. Perbedaan karakteristik antara instansi pemerintah dan perusahaan swasta sering kali menyebabkan variasi dalam tingkat kepatuhan pelaporan serta penyetoran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada perbandingan kepatuhan antara pegawai negeri dan pegawai swasta di Kabupaten Sumba Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat informan, yakni bendahara Kantor Camat Kota Waikabubak dan bendahara SD Negeri Dedekadu sebagai representasi pegawai negeri, serta staf bagian keuangan MR. DIY Waikabubak dan Indomaret Waikabubak sebagai representasi pegawai swasta. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur yang berfokus pada pemahaman informan mengenai mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan bendahara instansi pemerintah (pegawai negeri) dalam pelaksanaan PPh Pasal 21 lebih tinggi dibandingkan dengan bendahara pada sektor swasta. Pegawai negeri memiliki sistem administrasi perpajakan yang lebih terstruktur karena menggunakan aplikasi resmi pemerintah seperti GPP (Gaji Pegawai Pusat) yang secara otomatis menghitung besaran pajak sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, pengawasan internal dari instansi dan kewajiban pelaporan rutin memperkuat kedisiplinan administrasi pajak di lingkungan pegawai negeri. Sebaliknya, pada sektor swasta masih ditemukan kendala seperti kurangnya pemahaman teknis mengenai peraturan perpajakan, keterbatasan tenaga khusus di bidang perpajakan, serta minimnya pendampingan atau sosialisasi dari pihak otoritas pajak. Akibatnya, beberapa perusahaan masih mengalami keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan pajak.Temuan penelitian ini juga mengungkap bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak antara lain adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, sistem administrasi yang digunakan, serta adanya sanksi dan pengawasan dari otoritas terkait. Di sektor pemerintah, kepatuhan lebih banyak dipengaruhi oleh sistem dan prosedur yang bersifat wajib serta pengawasan berjenjang, sementara pada sektor swasta, kepatuhan cenderung dipengaruhi oleh kesadaran dan inisiatif pribadi bendahara atau pihak keuangan perusahaan. Peran edukasi dan sosialisasi pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terbukti penting untuk meningkatkan pemahaman dan ketaatan, terutama di kalangan pelaku usaha swasta yang belum memiliki sistem administrasi perpajakan yang kuat.Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi perpajakan, terutama pada sektor swasta, melalui pelatihan rutin, pendampingan teknis, dan penguatan sistem pelaporan berbasis elektronik seperti e-SPT dan e-Filing. Pemerintah juga perlu memperluas cakupan edukasi dan pengawasan pajak agar terjadi kesetaraan kepatuhan antara sektor publik dan swasta. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 21 diharapkan tidak hanya berkontribusi pada optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Economic > Accounting
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Ekonomi Akuntansi
Depositing User:	Ms Sarce Henukh
Date Deposited:	25 Mar 2026 00:59
Last Modified:	25 Mar 2026 00:59
URI:	http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/7016

Actions (login required)

View Item