DESKRIPSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

ROCY, Babtista Varani (2026) DESKRIPSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

	Text 1.COVER,PENGESAHAN DLL.pdf Download (214kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (87kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (193kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB)
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB)
	Text 6. BAB IV.pdf Download (78kB)
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (76kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan putusan hakim dalam memidanakan pelaku illegal fishing oleh kapalasing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dimanaterdapatputusan yang hanya menjatuhkan pidana denda dan putusan yang menjatuhkan pidana penjara beserta denda. Permasalahan ini ditujukan untuk mendeskripsikan alasan-alasan di balik perbedaan pemidanaan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Data primer berupa lima putusan pengadilan, yaitu: PutusanNomor 8/Pid.Sus.PRK/2020/PN Mdn, 5/Pid.Sus.PRK/2020/PN Mdn, 8/Pid.Sus.PRK/2025/PN Mdn, 26/Pid.Sus.PRK/2019/PN Ran, dan 7/Pid.Sus.PRK/2025/PN Mdn. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pemidanaan disebabkan oleh interaksi kompleks antara tiga faktor utama. Pertama, pertimbangan hukum internasional, khususnya Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982 yang membatasi penerapan pidana penjara di ZEE, menjadi faktor penentu. Kedua, kewenangan diskresi hakim dalam mempertimbangkan unsur pemberat (seperti penggunaan alat tangkap terlarang trawl, upaya melarikan diri, dan modus yang memperparah) dan unsur peringan (sikap kooperatif, pengakuan kesalahan, kondisi pribadi terdakwa). Ketiga, interpretasi yang tidak konsisten terhadap Pasal 102 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang mengadopsi batasan UNCLOS 1982 namun dalam praktiknya penerapan pidana penjara seringkali dilakukan tanpa kejelasan eksistensi perjanjian bilateral dengan negara benderakapal. Kesimpulan penelitian ini adalah pertanggung jawaban pidana pelaku illegal fishing di ZEEI telah dilaksanakan, namun bentuknya sangat dipengaruhi oleh penafsiran hakim atas ketegangan antara penegakan kedaulatan nasional dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Untuk itu, disarankan perlunya penyusunan pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) oleh Mahkamah Agung dan penguatan perjanjian bilateral oleh Pemerintah guna menciptakan kepastian hukum dan konsistensi dalam penegakan hukum.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pertanggung jawaban Pidana, Illegal Fishing, Kapal Asing, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Putusan Hakim.
Subjects:	K Law > K Law (General) L Education > L Education (General) Sosial > Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Ms Sarce Henukh
Date Deposited:	05 Mar 2026 01:13
Last Modified:	05 Mar 2026 01:13
URI:	http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/6951

Actions (login required)

View Item