DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

WEO, Marlince Yunita Penu (2026) DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

	Text 1. COVER & PENGESAHAN.pdf Download (1MB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (300kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (658kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (587kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (587kB)
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (545kB)
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (419kB)
	Text 7. BAB V.pdf Download (199kB)
	Text 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (306kB)

Abstract

Studi Kasus Hukum ini membahas mengenai penyelesaian sengketa penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sengketa bermula ketika penggugat merasa dirugikan karena sebagian bidang tanah yang telah dikuasainya berdasarkan alas hak yang sah justru diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama pihak lain oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Atas dasar tersebut, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam putusannya, hakim PTUN mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan bahwa penerbitan sertifikat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Selanjutnya, tergugat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dan pada tingkat kasasi hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa sengketa tersebut merupakan sengketa kepemilikan tanah yang menjadi kewenangan peradilan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan hukum hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam mengabulkan gugatan penggugat, serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang didukung oleh studi terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pertimbangan hukum antar tingkat peradilan disebabkan oleh perbedaan penafsiran mengenai kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah, sehingga menimbulkan ketidakseragaman putusan dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Sengketa pertanahan, Sertifikat Hak Milik, Badan Pertanahan Nasional, PTUN, kasasi.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs Skripsi Perpust
Date Deposited:	12 Feb 2026 02:41
Last Modified:	12 Feb 2026 02:41
URI:	http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/6245

Actions (login required)

View Item