DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PEMILU OLEH APARATUR SIPIL NEGARA

NDILU, Anselmus Dila (2025) DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PEMILU OLEH APARATUR SIPIL NEGARA. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

	Text 01. COVER.pdf Download (781kB)
	Text 02. ABSTRAK.pdf Download (274kB)
	Text 03. BAB I.pdf Download (791kB)
	Text 04. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (488kB)
	Text 05. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (669kB)
	Text 06. BAB IV.pdf Download (193kB)
	Text 07. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (291kB)

Abstract

Rumusan masalah yang dikaji oleh Penulis adalah: 1). Apa Modus terjadinya Tindak Pidana Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara?. 2). Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara?, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Modus terjadinya tindak pidana pemilu oleh Aparatur Sipil Negara, serta Pertimbangan hakim terhadap Tindak Pidana Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini bersifat Deskriptif, dan Jenis Penelitian ini adalah Normatif. Variabel Bebas dalam Penelitian ini adalah Modus terjadinya Tindak Pidana Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara dan Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara. Variabel Terikat dalam Penelitian ini adalah Putusan Hakim tentang Tindak Pidana Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan maka yang menjadi Kesimpulan adalah: 1). Modus terjadinya Tindak Pidana Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara. a). Terdakwa berperan aktif sebagai juru Kampanye dan aktif berbicara dalam Kampanye tersebut dengan mengajak Masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu. b). Terdakwa, pada saat menghadiri kegiatan kampanye, mengajukan sebuah pertanyaan yang di dalamnya memuat pernyataan yang mengarahkan dukungan kepada pasangan calon tertentu. 2). Pertimbangan hakim terhadap Tindak Pidana Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara. a). Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum. b). Keadaan yang memberatkan dan meringankan, c) terdakwa bebas dari segala tuntutan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu: 1). Bagi penegak hukum terutama Majelis Hakim, dalam menyelesaikan kasus tindak pidana Pemilu hendaknya dalam menerapkan hukum harus memiliki pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci, sehingga memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. 2). Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai Pejabat Publik harus bersifat netral dalam Pilkada dan juga menjadi panutan bagi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana Pemilu, Aparatur Sipil Negara.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Ms Sarce Henukh
Date Deposited:	04 Dec 2025 02:35
Last Modified:	04 Dec 2025 02:35
URI:	http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/5676

Actions (login required)

View Item