ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PUSKESMAS WEOE, KECAMATAN WEWIKU, KABUPATEN MALAKA

SERAN, Philipus Paulo (2024) ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PUSKESMAS WEOE, KECAMATAN WEWIKU, KABUPATEN MALAKA. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

	Text 01 COVER.pdf Download (239kB)
	Text ABSTRAK PAULO.pdf Download (385kB)
	Text 12 BAB 1.pdf Download (452kB)
	Text 13 BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (608kB)
	Text 14 BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB)
	Text 15 BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (946kB)
	Text 16 BAB 5.pdf Download (528kB)
	Text 17 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (218kB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Dengan tujuan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana dan untuk mengetahui efektivitas kinerja pemberian dana program bantuan operasional kesehatan di Puskesmas weoe Kabupaten Malaka. Jenis data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan dan data sekunder berupa laporan keuangan puskesmas weoe. Hasil penelitian ini menunjukkan :1). Program Bantuan Operasional Kesehatan sudah cukup transparan hal ini dapat dilihat dari mini lokakarya dan POA yang melibatkan seluruh staf dari puskesmas dan kader puskesmas setempat. 2). Pelaksanaan dari program di puskesmas weoe dapat dikatakan telah berjalan dengan sukses dan untuk efektivitas kinerja di puskesmas weoe sudah cukup efektif. Menurut undang undang No.39 tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap otrang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Di mana di sumber daya di bidang kesehatannya adalah segalah bentuk dana, tenaga, pembekalan kesehatan, sedian farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang di manfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang di lakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kementrian kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan ksehatan yang bermutu. Namun didasari dari bahwa pembangunan kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain masih terjadinya kesenjangan status kesehatan masyarakat antar wilayah, antar status sosial dan 2 ekonomi, muncul berbagai masalah kesehatan/penyakit baru (new emerging deseases) atau penyakit lama yang muncul kembali (re emerging deseases). Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan Elfindri (2011) Pemerintah berfokus dalam pembangunan dan pengembangan di bidang pelayanan kesehatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, karena dapat membawa dampak positif dalam kehidupan masyarakat banyak. Tujuan organisasi lebih berfokus pada pelayanan, kepuasan pasien, dan kesehatan masyarakat. Selain itu juga memiliki tujuan keuangan sehingga untuk mencapai suatu tujuan di butuhkan profesi akuntansi untuk menghasilkan informasi akuntansi, pengembalian keputusan, pengendalian dan akuntabilitas. Sejalan dengan National Summit 2009 maka pemerintah akan memberikan perhatian lebih pada perluasan jaminan kesehatan, penekanan pada upaya promotif-preventif, dan penanggulangan penyakit dan percepatan untuk pencapaian MDG’s Kemenkes (2010). Millennium Development Goals (MDGs) atau tujuan pembangunan millennium pada tahun 2015 adalah mewujudkan kesejahteraan penduduk, tujuan bersama dalam MDGs tersebut terdiri dari 8 tujuan yang meliputi: 1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. 2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua.3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 4) Menurunkan angka kematian anak. 5) Meningkatkan kesehatan ibu. 6) Memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria,dan penyakit menular lainnya. 7) Kelestarian lingkungan hidup. 8) Membangun kemitraan global dalam pembangunan. Dari 8 tujuan MDGs tersebut, 5 di antaranya adalah MDGs yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu MDGs 1, 4, 5, 6, dan 7. Perlu diketahui bahwa tidak semua kabupaten atau kota mempunyai kecukupan anggaran untuk membiayai pembangunan kesehatan, khususnya di puskesmas. Peran puskesmas disini sangat penting karena menjadi ujung tombak dalam upaya pelayanan kesehatan di masyarakat, terutama upaya promotif dan preventif. Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka”.Puskesmas Weoe memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan kesehatan, melaksanakan bidang kesehatan,melaksanakan evalusasi dan pelaporan bidang kesehatan, melaksanakan administrasi kesehatan,melaksanakan fungsi lain yang berkaitan dengan urusan kesehatan.Selain fungsi-fungsi tersebut,melalaui puskesmas ini juga pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pengarahan kesehatan,pengarahan hidup sehat dengan olahraga dan kesehatan jiwa bagi masyarakat serta keluarga.puskesmas ini juga bertugas sebagai penjamin dan pengawas fasilitas kesehatan diwilayah kerjanya. Dari segi efektifitas dukungan dana operasional APBD ditarik untuk digantikan dengan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan adanya beberapa Kabupaten/Kota yang mengutamakan program-program yang menyerap APBD lebih dulu di bandingkan dengan program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) akibatnya dalam pencapaian pelaksanaan program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) menjadi tidak maksimal. Dari segi akuntabilitas dan transparansi terdapat banyak kendala antara lain kualitas Plan Of Action (POA) yang tersusun belum standar, terbatasnya jumlah tenaga pengelola keuangan sehingga penggabungan pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) menjadi beban dan membingungkan, dominasi program tertentu dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang disebabkan kurangnya koordinasi antar program. Hal senada dikemukakan oleh Faisal (2012), bahwa hambatan-hambatan dijumpai dalam pelaksanaan BOK adalah kesalahan administrasi pelaporan terkait Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), ketidak sesuaian antara program dengan POA (Plan Of Action), ketidak pahaman puskesmas tentang sistem keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Puskesmas. Menurut Setiawan (2009), sedikitnya ada empat hal yang harus diperhatikan dalam pengguna dana Bantuan Operasional yaitu efisien, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Indikator untuk mengukur keberhasilan dari program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) agar sesuai dengan tujuan yaitu pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) atau tujuan pembangunan Millennium pada tahun 2015 dapat dilihat dari efektivitas. Putra dan Arif (2012), bahwa efektivitas pelaya nan publik bisa dilihat dari tingkat keberhasilan pelayanan yang telah diberikan pada publik sesuai dengan tujuan atau sasaran pelayanan itu sendiri. Efektivitas juga merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan efektivitas ini bisa diartikan sebagai evaluasi dari program yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini akuntabilitas diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program atas keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Transparansi yang tugasnya berfungsi untuk mengurangi tingkat penyelewengan dari pihak pelaksana, ini meliputi penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi dalam hal ini keterbukaan atas program kerjanya. Jika ketiga hal ini telah dilaksanakan dengan baik maka Bantuan Operasional Kesehatan dalam pelaksanaannya akan tepat sasaran. Penelitian yang dilakukan Nina (2011), tentang implementasi penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas instansi pemerintah hasilnya implementasi anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah di daerah. Dan penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak dan Januarsi (2011), tentang akuntabilitas dan pengelolaan keuangan, memfokuskan praktik akuntansi dalam bentuk laporan keuangan sebagai suatu wujud transparansi dan akuntabilitas. Namun, akuntabilitas memiliki cangkupan yang luas bukan hanya pertanggungjawaban financial Silvia dan Ansar (2011). Berdasarkan fenomena yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dengan objek dan subjek penelitian yang berbeda yaitu dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas). Mengkaji dan melihat sumber dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan bantuan dana dari pemerintah yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) sehingga diperlakukan pertanggungjawaban yang merujuk pada aspek efektifitas, akuntabilitas, dan transparansinya. Hal ini mendasari peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul’’ Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dalam Meningkatkan Efektivitas Puskesmas Weoe Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka’’.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Akuntabilitas Dan Transpransi, Efektifitas
Subjects:	Economic > Accounting
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Ekonomi Akuntansi
Depositing User:	Ms Sarce Henukh
Date Deposited:	05 Jun 2025 04:46
Last Modified:	05 Jun 2025 04:46
URI:	http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/5314

Actions (login required)

View Item