MOLLE, Charis Adventino (2025) DESKRIPSI TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN PEMBEBASAN DARI JABATAN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.
![]() |
Text
1. COVER.pdf Download (535kB) |
![]() |
Text
2. ABSTRAK.pdf Download (286kB) |
![]() |
Text
3. BAB I.pdf Download (467kB) |
![]() |
Text
4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (640kB) |
![]() |
Text
5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (669kB) |
![]() |
Text
6. BAB IV.pdf Download (280kB) |
![]() |
Text
7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (357kB) |
Abstract
Rumusan Masalah yang dikaji Oleh Penulis adalah 1) Mengapa Kepala Daerah menjatuhkan hukuman pembebasan dari jabatan terhadap Aparatur Sipil Negara? 2) Mengapa Hakim menyatakan tidak sah Keputusan Kepala Daerah tentang Penjatuhan Hukuman Pembebasan Dari JabatanTerhadap Aparatur Sipil Negara? Tujuan yang ingin penulis kaji adalah Untuk Mengetahui. 1) untuk mengetahui alas an Kepala Daerah menjatuhkan hukuman pembebasan dari jabatan terhadap Aparatur Sipil Negara, 2) untuk mengetahui alasan Hakim menyatakan tidak sah Keputusan Kepala Daerah tentang Penjatuhan Hukuman Pembebasan Dari Jabatan Terhadap Aparatur Sipil Negara. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan atau mengambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan/peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti terkait Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Penjatuhan Hukuman Pembebasan Dari JabatanTerhadap Aparatur Sipil Negara. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Variabel adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: alasan Kepala Daerah menjatuhkan hokum anpembebasan dari jabatan terhadap Aparatur Sipil Negara dan alasan Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat. Variabel terikat adalah variabel yang tergantung dari putusan pengadilan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terkait Penjatuhan Hukuman Pembebasan Dari Jabatan Terhadap Aparatur Sipil Negara. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Data sekunder. Berdasarkan hasil analisis Hasil Penelitian yaitu alas an Kepala Daerah menjatuhkan hukuman pembebasan dari jabatan terhadap Aparatur Sipil Negara karena: a) MelaporkantindakanKepala Daerah yang menunda sementara seleksi perangkat desa kepada Kepala Perwakilan Ombudsman, Kejaksaan dan Kepolisian TTS. b) Menggunakan kendaraan dinas secara tidak bertanggung jawab dengan meminjamkan kepada orang lain sehingga kendaraan dinas tersebut mengalami kecelakaan dan rusak parah. c) Melakukan kekeliruan dalam evaluasi terhadap dokumen yang diajukan oleh perusahaan -perusahaan yang mengikuti pelelangan paket pekerjaan podium lapangan Kantor Walikota Kupang. d) Kepala Sekolah dinilai tidak optimal dalam menyelesaikan persoalan internal sekolah serta menolak perintah atasan. 2) Alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan tidak sah Keputusan Kepala Daerah tentang penjatuhan hukuman pembebasan dari jabatan terhadap Aparatur Sipil Negara, karena KTUN yang diterbitkan oleh Kepala Daerah tela bterbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-AsasUmumPemerintahan yang Baik. Saran daripenulisyaitu: 1) Kepada setiap pimpinan daerah ataul embaga (badan atau pejabat tata usaha negara) dalam menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara agar selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan dari aspek Kewenangan, prosedur, substansi, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai pedoman etika perilaku profesi. 2) Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Abdi Negara agar selalu menjalankan tugas, pokok dan fungsi sesuai dengan aturan dan menghindarikan diri dari praktek yang berpotensi terjadinya pelanggaran disiplin Pegawai NegeriSipil. 3) Kepada para PenegakHukum (khususnyaPengadilan Tata Usaha Negara Kupang) agar selalu menerapkan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi pencari keadilan demi terciptanya Indonesia sebagai negara hukum.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Penjatuhan Hukuman, Pembebasan Dari Jabatan, Kepala Daerah |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Bertha Ndiy |
Date Deposited: | 12 Jun 2025 04:51 |
Last Modified: | 12 Jun 2025 04:51 |
URI: | http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/4848 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |