ABRAHAM, Rikarson (2024) PENGAWASAN BALAI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PENJUALAN OBAT BEBAS DAN BEBAS TERBATAS OLEH PEDAGANG ECERAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI KOTA KUPANG. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.
![]() |
Text
1.COVER,PENGESAHAN DAN DAFTAR ISI.pdf Download (534kB) |
![]() |
Text
2. INTISARI.pdf Download (51kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (115kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (78kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (145kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (62kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (66kB) |
Abstract
Masalah pokok yang diteliti penulis ialah: Bagaimana pengawasan Balai POM terhadap penjualan obat bebas dan bebas terbatas oleh pedagang eceran yang tidak memiliki izin di kota Kupang? Sifat penelitian ini ialah deskriptif kualitatif sedangkan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka diketahui faktor yang meyebabkan pedagang eceran melakukan penjualan obat bebas dan bebas terbatas tanpa surat izin antara lain: 1) BPOM Kota Kupang sudah melakukan Pengawasan berupa pengawasan preventif dan reperasif yaitu dengan memberikan sosialisasi dan pemberian sanksi. Namun sosialisasi yang dilakukan belum optimal artinya belum menjangkau semua pedagang eceran obat. 2) Rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum oleh pedagang eceran obat. 3) Kurangnya sosialisasi kepada pedagang eceran obat, 4). Konsumen lebih cenderung untuk membeli obat pada pedagang eceran obat atau pada kios-kios terdekat. Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah: 1) Kepada Pemerintah untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada pedagang eceran obat dan saling berkordinasi, serta bekerja sama dalam pengawasan terhadap pedagang eceran obat yang menjual obat bebas dan bebas terbatas yang tidak memiliki izin edar dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, khususnya BPOM dengan Dinas Kesehatan; 2) Kepada pedagang eceran obat untuk lebih mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini dalam menjual obat erceran harus memiliki izin.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) Sosial > Law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Mr Admin UKAW |
Date Deposited: | 21 Aug 2024 01:03 |
Last Modified: | 21 Aug 2024 01:03 |
URI: | http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/4365 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |