DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP HAK MANTAN TERPIDANA SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH

POY, Adryan (2023) DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP HAK MANTAN TERPIDANA SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

	Text 1. COVER,PENGESAHAN DAN DAFTAR ISI.pdf Download (518kB)
	Text 2.INTISARI.pdf Download (701kB)
	Text BAB 1.pdf Download (439kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (574kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (537kB)
	Text BAB V.pdf Download (192kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (409kB)

Abstract

Permasalahannya adalah: Bagaimana pertimbangan hakim terhadap hak mantan terpidana pemakai narkotika untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah? Bagaimanakah akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak politik mantan terpidana pemakai narkotika? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap hak mantan terpidana pemakai narkotika untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan untuk mengetahui akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak politik mantan terpidana pemakai narkotika. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni untuk menggambarkan objek dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2 / PUU XX/2022 mengenai hak terpidana narkotika yang ikut dalam pemilihan kepala daerah dengan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang undangan (Statue Approach) yang sedang dibahas dan putusan Mahkamah Konstitusi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim terhadap hak mantan terpidana pemakai narkotika untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan dan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak politik mantan terpidana pemakai narkotika. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pada hasil penelitian disimpulkan bahwa: Dasar Pertimbangan hakim terhadap hak mantan terpidana pemakai narkotika untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah: permohonan pemohon termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, permohonan pemohon memiliki legal standing, mantan terpidana telah selesai menjalani pidana dan Jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi mantan terpidana. Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak politik mantan terpidana pemakai narkotika adalah: Mantan terpidana dapat menjadi calon kepala daerah, Ada mantan terpidana yang menjadi kepala daerah dan Pasal 7 ayat (2) diubah oleh DPR dan Pemerintah, maka disarankan beberapa hal yaitu: Bagi DPR dan Pemerintah perlu perbaikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum mengenai hak narapidana sebagai masyarakat dalam negara demokrasi yang diselenggarakan secara jujur dan adil telah mencermikan demokrasi dalam negara. Bagi narapidana untuk mencalonkan diri jadi pucuk pimpinan eksekutif di daerah diharapkan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Hak terpidana, Putusan Mahkamah Konstitusi
Subjects:	K Law > K Law (General) Sosial > Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr Admin UKAW
Date Deposited:	06 May 2024 05:45
Last Modified:	06 May 2024 05:45
URI:	http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/3657

Actions (login required)

View Item