DESKRIPSI TENTANG PEMBATALAN PENJELASAN PASAL 280 AYAT (1) HURUF H UNDANG UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

DEAN, Mohamad Iqbal (2023) DESKRIPSI TENTANG PEMBATALAN PENJELASAN PASAL 280 AYAT (1) HURUF H UNDANG UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

	Text 1.COVER,PENGESAHAN DAN DAFTAR ISI FIXXX.pdf Download (857kB)
	Text 2.INTISARI.pdf Download (623kB)
	Text BAB I.pdf Download (453kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (529kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (753kB)
	Text BAB V.pdf Download (190kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (307kB)

Abstract

Permasalahan yang diteliti adalah: Mengapa pemohon melakukan pengujian terhadap penjelasan Pasal 280 Ayat (1) Huruf H Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi? dan Mengapa Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagian frasa pada penjelasan Pasal 280 Ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945? Tujuan dari penulisan ini adalah: untuk mengetahui alasan pemohon melakukan pengujian terhadap penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi dan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagian frasa pada Pasal 280 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945yang bermanfaat secara teoritis dan praktis. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian normatif menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab masalah penelitian. Dari hasil penelitian ditemukan jawaban sebagai berikut: Pertama, Alasan Pemohon melakukan Pengujian karena: Pemohon tidak dapat berkampanye dan Norma hukum yang diuji multitafsir, Kedua, Alasan Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Permohonan Pemohon karena: Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya dan Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan pada kesimpulan tersebut dapat disarankan sebagai berikut: Bagi warga negara yang mengikuti pemilihan umum agar lebih memperhatikan larangan dalam norma pokok agar tidak disalahgunakan dalam pemilihan umum yang dapat merugikan pihak lain dan bagi para legislator atau pembuat undang-undang agar memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia dengan benar pada norma pokok dan penjelasan, sehingga setiap pasal dan penjelasan jelas dan tidak multtafsir.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
Subjects:	K Law > K Law (General) Sosial > Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr Admin UKAW
Date Deposited:	02 May 2024 00:31
Last Modified:	02 May 2024 00:43
URI:	http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/3644

Actions (login required)

View Item