ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DI KOTA KUPANG

NEOLAKA, Dewi Sartika (2023) ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DI KOTA KUPANG. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

	Text 1. COVER-DFRT LAMPIRAN.pdf Download (666kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (191kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (398kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (447kB)
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (532kB)
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (850kB)
	Text 7. BAB V.pdf Download (289kB)
	Text 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (182kB)

Abstract

Otonomi daerah menjadi salah satu hal penting yang di miliki suatu daerah dalam mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat, salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal. Keberhasilan otonomi daerah tak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. (Prawirososetoto, 2002) Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan dibidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran. Desentralisasi fiskal merupakan inti dari desentralisasi itu sendiri karena pemberian kewenangan di bidang politik maupun administrasi tanpa dibarengi dengan desentralisasi fiskal merupakan desentralisasi yang sia-sia, sebab untuk dapat melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab serta tugas-tugas pelayanan publik tanpa diberi wewenang didalam penerimaan maupun pengeluaran desentralisasi fiskal tidak akan efektif. Suatu daerah otonomi di harapkan mampu atau mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang semakin menurun. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam meghadapi otonomi daerah. Untuk meningkatkan kemandirian daerah pemerintah daerah harus berupaya terus menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangan sendiri. Menurut Halim (2007), Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Salah satu bentuk tolak ukur untuk melihat kemampuan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, sumber pendapatan daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian fiskal merupakan salah satu aspek yang memiki peran penting dalam otonomi darah, dengan adanya kemandirian fiskal maka mampu memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik dan mampu mendorong peningkatan kreatifitas masyarakat, pembangunan serta pemerataan hasil-hasil diseluruh daerah (Mardiasmo 1999). Derajat Desentralisasi Fiskal mampu membawa pengaruh yang baik untuk menentukan kemandirian suatu daerah dalam mengelola segala yang terkait didalamnya terutama dalam hal pengambilan keputusan dibidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (tex assignment) maupun aspek pengeluaran (expenditure assessment). Di lihat dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dana transfer dari pemerintah pusat merupakan salah satusum berpendapatan yang turut andil dalam pendanaan biaya oprasional pemerintah daerah. populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Kupang tahun 2017-2021. sampel yang digunakan dalam penelitan ini adalah Laporan Realisasi Anggaran pemerintah kota Kupang pada tahun 2017-2021. Untuk mendapatkan data yang akurat peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data Dokumentasi dan Studi kepustakaan. teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif Derajat Desentralisasi Fiskal dari Pendapatan Asli daerah di kota kupang dari Tahun 2017-2021 rata-ratanya adalah 15,09% yang artinya Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) kurang. Jika dianalisis lebih lanjud pada komponen PAD ternyata Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan rata-rata DDF-nya hanya sebesar 1,72% lalu disusul oleh Lain-lain pendaptan asli Daerah yang Sah 2,91% kemudian rata-rata DDF Pendapatan Retribusi 3,35% dan rata-rata DDF Pendapatan Pajak 8,63%. Dengan demikian maka penyebab utama dari kurangnya DDF PAD adalah DDF Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan. DDF PAD tertinggi terjadi padatahun 2019 yaitu 15,89% dan terrendah tahun 2018 yaitu 14,66%, tertinggi tahun 2019 karena adanya peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan tersebut berasal dari pendapatan pajak daerah yang meningkat sebesr 9,61% demikian juga DDF PAD terendah terjadi pada tahun 2018 disebabkan oleh peresentase peningkatan total pendapatan daerah lebih besar dari presentase peningkatan PAD. Peningkatan total pendapatan daerah tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Bukan pajak yang masing-masing meningkat sebesar 59,00% dan 12,38%. Rata-rata perkembangan BHPBP terhadap TPD di kota kupang pada tahun 2017-2021 berjumlah 2,44% kondisi ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal di kota kupang sangat kurang. Jika dianalisis lebih lanjut pada komponen ini Bagi Hasil pajak rata-rata DDF-nya 12,09% dan Bagi Hasil Bukan Pajak rata-ratanya 0,3%. DDF BHPBP yang paling rendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 1,44%, presentasenya lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 yaitu 3,40%. Pada tahun 2021 lebih tinggi dari tahun sebelumnya di sebabkan oleh karena adanya peningkatan total pendapatan daeraah yang bersal dari alokasi kurang bayar tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan presentase dari Bagi Hasil Pajakpadatahun 2021 sebesar 26,30%. Rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal dari Sumbangan Daerah di kota kupang tahun 2017-2021 adalah 3,33% yang berarti masuk dalam kriteria sangat kurang, Derajat Desentralisasi Fiskal dari Sumbangan daerah tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 5,20% dan terndah pada tahun 2017 sejumlah 0,69%. Tertinggi pada tahun 2020 karena adanya peningkatan hibah atau sumbagan daerah lebih besar dari peningkatan total penerimaan daerah, terjadi kaikan sumbagan daerah sebesar 35,28%. Serta padatahu 2020 kota Kupang mendapatkan bantuan keungan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainya. Bedasarkan hasil anlisis permasalahan yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah: Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Kupang yang dihitung dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) rata-rata selama kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2017-2021 sebesar 15,09% yang dikategorikan kurang sedangkan proporsi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (PBHPB) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sebesar 2,44% dengan kriteria sangat kurang. Dan proporsi Sumbangan Daerah (SD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) adalah 3,33% kriterinya sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah Kota Kupang terhadap pemerintah pusat masih sangat besar atau dapat dikatakan bahwa desentralisasi fiskal Kota Kuapang masih tinggi, atau dapat dikatakan bahwa kota kupang belum mandiri, karena besarnya peran pemerintah pusat dalam membantu membiaya iben jadaerah kota Kupang yang tidak bisa di biayai melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Desentralisasi Fiskal, PAD, BHPBP, SD
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance H Social Sciences > HJ Public Finance Economic > Economy Management
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Ekonomi Manajemen
Depositing User:	Mr Admin UKAW
Date Deposited:	22 Feb 2024 02:06
Last Modified:	22 Feb 2024 02:06
URI:	http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/3491

Actions (login required)

View Item