DEA, Desi Essy (2023) DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DI LUAR PASAL DAKWAAN PENUNTUT UMUM. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.
![]() |
Text
01. COVER.pdf Download (904kB) |
![]() |
Text
02 INTISARI.pdf Download (345kB) |
![]() |
Text
03 BAB I.pdf Download (557kB) |
![]() |
Text
04. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (669kB) |
![]() |
Text
05. BABA III.pdf Restricted to Registered users only Download (481kB) |
![]() |
Text
06. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (400kB) |
![]() |
Text
07. BAB V.pdf Download (272kB) |
![]() |
Text
08. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (356kB) |
Abstract
Latar belakang masalah: putusan hakim di luar pasal dakwaan penuntut umum di pengadilan negeri Sarolangun dan Mahkamah Agung terhadap pelaku tindak pidana narkotika.bMasalah pokok dalam tulisan ini adalah “mengapa hakim menjatuhkan putusan pemidanaan di luar pasal dakwaan penuntut umum”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan negeri sarolangun nomor: 90/pid.sus/2012/pn.srln dan putusan mahkamah agung nomor 930 k/pid.sus/2019. Variabel bebas dalam tulisan ini adalah dakwaan penuntut umum, serta variabel terikat dalam tulisan ini adalah putusan hakim di pasal dakwaan penuntut umum. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan hakim menjatuhkan putusan di luar pasal dakwaan penuntut umum dikarenakan dalam menetapkan pasal dakwaan penuntut umum cenderung hanya berdasarkan pada kondisi saat terdakwa di tangkap dan mengabaikan tujuan dan berat dari pembelian narkotika oleh terdakwa, karena terdakwa yang mengakui bahwa perbuatanya lebih tepat di terapkan pasal 127 ayat (1) huruf a dan karena tindak pidana yang didakwaan masih serumpun dan sejenis dengan tindak pidana yang tidak didakwakan, serta karena sebelumnya telah ada yurisprudensi nomor: 1671 k/pid.sus/1996 yang menjatuhakan putusan di luar dakwaan penuntut umum. Perlu bagi dewan perwakilan rakyat yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang agar merevisi pasal 111, 112 dan 114 ayat (1) dan menambahkan “unsur dengan maksud” agar pasal-pasal tersebut tidak membuat kabur kepastian hukum bagi penyalahguna narkotika juga perlu dilakukan koordinasi antara pihak kepolisian dan penuntut umum dalam proses penyidikan dan penuntutan sebagai upaya untuk mencari kebenaran tentang tindak pidana apa yang telah terjadi agar tidak penuntut umum tidak keliru dalam menerapan pasal dakwaan yang kemudian akan berpengaruh terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Tindak Pidana Narkotika, Dakwaan Penuntut Umum, Putusan di Luar Pasal Dakwaan |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Mr Admin UKAW |
Date Deposited: | 26 May 2023 04:06 |
Last Modified: | 26 May 2023 04:06 |
URI: | http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/2222 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |