TINJAUAN YURIDIS TERJADINYA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN PASIR

PULING, Jeri Samzon (2023) TINJAUAN YURIDIS TERJADINYA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN PASIR. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

	Text 01 COVER.pdf Download (282kB)
	Text 02 INTISARI.pdf Download (13kB)
	Text 03 BAB I.pdf Download (179kB)
	Text 04 BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB)
	Text 05 BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB)
	Text 06 BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (347kB)
	Text 07 BAB V.pdf Download (47kB)
	Text 08 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (13kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pertambangan pasir, cara pelaku melakukan tindak pidana pertambangan pasir dan untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana pertambangan pasir terhadap pelaku, pemerintah daerah dan lingkungan. Sifat penelitian yaitu bersifat deskriptif dan jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan pasir dan akibat hukum dari tindak pidana pertambangan pasir terhadap pelaku, daerah dan lingkungan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan tentang tindak pidana pertambangan pasir. Hasil Penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan pasir yaitu : 1). Untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. 2). Untuk mendapatkan keuntungan. 3). Adanya pembiaran dari aparat pemerintah dan penegak hukum setempat. Cara pelakukan tindak pidana pertambangan pasir yaitu mengeruk menggunakan alat berat excavator, disaring menggunakan konveyor dan dimasukan dalam truck kemudian dijual kepada masyarakat dengan harga berkisar dari Rp. 125.000 s/d Rp. 160.000/truck. Sedangkan akibat yaitu : 1). Akibat hukum terhadap pelaku adalah dihukum dengan hukuman penjara dan membayar denda. 2). Akibat terhadap pemerintah daerah adalah tidak adanya pemasukan terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). 3). Akibat hukum terhadap lingkungan adalah merusak ekosistem, menurunkan kualitas air dan udara, rusaknya permukaan tanah, berkurangnya lahan perkebunan, berkurangnya lahan sebagai daerah resapan air sehingga dapat menyebakan banjir. Kepada pemerintah daerah setempat disarankan agar melakukan sosialisasi UU no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, peraturan terkait serta pesyaratan untuk mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan. Kepada aparat penegak hukum Polri dan JPU agar lebih tegas dalam menegakkan hukum dan Hakim agar memberikan vonis yang berat sesuai dengan perbuatan dan akibat yang ditimbukan terhadap pemeritah daerah dan lingkungan agar dapat menimbulan efek jera bagi pelaku usaha tambang lainnya. Kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat agar dapat meakukan rehabilitasi, reboisasi untuk memulihkan kembali lokasi bekas dari tindak pidana pertambangan pasir.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana Pertambangan, Penegakkan hukum, akibat hukum, rehabilitasi.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr Admin UKAW
Date Deposited:	19 May 2023 03:01
Last Modified:	19 May 2023 03:01
URI:	http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/2209

Actions (login required)

View Item