ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DIKABUPATEN KUPANG

KORE, Dorce (2022) ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DIKABUPATEN KUPANG. Undergraduate thesis, Artha Wacana Christian University.

	Text 10 COVER DORCE.pdf Download (290kB)
	Text 11 ABSTRAK DORCE.pdf Download (80kB)
	Text 12 BAB I DORCE.pdf Download (87kB)
	Text 13 BAB II DORCE.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB)
	Text 14 BAB III DORCE.pdf Restricted to Registered users only Download (103kB)
	Text 15 BAB IV DORCE.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB)
	Text 16 BAB V DORCE.pdf Download (72kB)
	Text 17 DAFTAR PUSTAKA DORCE.pdf Download (72kB)

Abstract

Penelitian dalam tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui kinerjakeuangan daerah berpengaruh terhadappertumbuhan ekonomidiKabupaten Kupang.Dengan latar belakang Lahirnya otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggrakan semuaurusan pemerintahan mulaidari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi sehingga mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya(Halim,2007). Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas,pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam,sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal(Halim,2007). Jusmawati (2011) menyatakan bahwa pertimbangan mendasar terselenggaranya otonomi daeraha dalah perkembangan dari dalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian. Keterbukaan dan kemandirian yang dimaksud adalah mengenai pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan anggaran daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Pasa l4 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan yang berlaku efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.Rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis rasio keuangan terhadap APBD antara lain: rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio kemampuan keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pusat ataupun dari pinjaman. Dan rasio kemepuan keuangan daerah adalah kemampuan daerah dalam rangka meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan.Rasio kemampuan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan antar komponen PAD terhadap total pendapatan daerah (Halim,2007). Berdasarkan analisis rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terlihat potensi yang diperoleh dari kinerja keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena kinerja keuangan pemerintah yang baik akan memicu pemerintah untuk menggali potensi-potensi daerah dan akhirnya akan menigkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah, pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis,efisien,dan efekif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipasi, transparansi,akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi(Sularso,2011).Hasil penelitian menunjukan Banyak faktor yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam menentukan alokasi suatu belanja daerah.Faktor-faktor seperti masalah politik, kondisi keuangan daerah, dan perilaku oportunis dari para pemangku kebijakan dapat mempengaruhi alokasi suatu belanja(Hidayat,2013).Meskipun demikian, faktor yang paling dapat untuk diukur secara empiris adalah faktor yang terkait keuangan daerah itu sendiri.Oleh karena itu,penelitian ini akan difokuskan untuk mengetahui peran kinerja keuangan daerah dalam mempengaruhi keputusan pengalokasian belanja modal. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah digunakan untuk menilai akun tabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat diukur dengan analisis kinerja keuangan daerah. Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja tahun lalu yang berorentasi pada pencapaian hasil dari inputyang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi pengunaan anggaran. Hasil perhitungan rasio diatas merupakan rangkuman atas semua hasil analisis,ragkuman ini disajikan untuk dilihat bagaimana keterkaitan antara kinerja keuangan dengan belanja modal. Hasil analisis pendahuluan menunjukkan baha rasio kinerja keuangan belum seluruhnya baik masih banyak yang perlu dilakukan perbaikkan. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh antara kinerja keuangan daerah dengan belanja modal, walau demikian, pengaruhnya hanya 36,3% pengaruh antara kinerja keuangan dengan belanja modal,artinya ada63,7% pengaruh variabel lain yang tidak diteliti. Secara teoritis, Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah: Rasio Efektivitas PAD,Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Dalam hubungannya dengan Kinerja Keuangan di daerah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Oesi Agustina(2013:3) dalam jurnalnya, Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang- undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Kinerja Keuangan Daerah,Pertumbuhan Ekonom
Subjects:	Economic > Economy Management
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Ekonomi Manajemen
Depositing User:	Mr Admin UKAW
Date Deposited:	24 Jan 2023 05:09
Last Modified:	24 Jan 2023 05:09
URI:	http://repo-ukaw.superspace.id/id/eprint/1545

Actions (login required)

View Item